SEJARAH INTELIJEN INDONESIA

Perjalanan lembaga Intelijen negara telah menapaki jalan panjang, seiring lahir dan berkembangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, masih pada bulan Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia mendirikan badan Intelijen untuk pertama kalinya, yang dinamakan Badan Istimewa. Kolonel Zulkifli Lubis ditunjuk memimpin lembaga ini bersama sekitar 40 mantan tentara Pembela Tanah Air (Peta) yang menjadi penyelidik militer khusus. Personel-personel Intelijen pada lembaga ini merupakan lulusan Sekolah Intelijen Militer Nakano, yang didirikan pendudukan Jepang pada tahun 1943. Zulkifli Lubis merupakan lulusan sekaligus komandan Intelijen pertama.
Pada awal Mei 1946, dilakukan pelatihan khusus di daerah Ambarawa. Sekitar 30 pemuda lulusannya menjadi anggota Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI). Lembaga ini menjadi "payung" gerakan Intelijen dengan beberapa unit ad hoc, bahkan operasi luar negeri.
Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin membentuk "Badan Pertahanan B" yang dikepalai seorang mantan komisioner polisi pada bulan Juli 1946. Kemudian dilakukan penyatuan seluruh seluruh badan Intelijen di bawah Menhan pada 30 April 1947. BRANI menjadi Bagian V dari Badan Pertahanan B.
Di awal tahun 1952, Kepala Staf Angkatan Perang, T.B. Simatupang menurunkan lembaga Intelijen menjadi Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP). Pada tahun yang sama, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menhan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menerima tawaran Central Intelligence Agency Amerika Serikat (CIA) untuk melatih calon-calon intel profesional Indonesia di Pulau Saipan, Filipina.
Sepanjang tahun 1952-1958, seluruh angkatan dan Kepolisian memiliki badan Intelijen sendiri-sendiri tanpa koordinasi nasional yang solid. Maka 5 Desember 1958 Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI) dan dipimpin oleh Kolonel Laut Pirngadi sebagai Kepala.
Selanjutnya, 10 November 1959, BKI menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI) yang bermarkas di Jalan Madiun, yang dikepalai oleh DR Soebandrio. Di era tahun 1960-an hingga akhir masa Orde Lama, pengaruh Soebandrio pada BPI sangat kuat diikuti perang ideologi Komunis dan non-Komunis di tubuh militer, termasuk Intelijen.
Setelah gonjang-ganjing tahun 1965, Soeharto mengepalai Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB). Selanjutnya di seluruh daerah (Komando Daerah Militer/Kodam) dibentuk Satuan Tugas Intelijen (STI).
Pada tanggal 22 Agustus 1966, Soeharto mendirikan Komando Intelijen Negara (KIN) yang dipimpin oleh Brigjen Yoga Sugomo sebagai Kepala. Kepala Komando Intelijen Negara (KIN) bertanggung jawab langsung kepada Soeharto.
Sebagai lembaga Intelijen strategis, maka BPI dilebur ke dalam KIN yang juga memiliki Operasi Khusus (Opsu) di bawah Letkol Ali Moertopo dengan asisten Leonardus Benyamin (Benny) Moerdani dan Aloysius Sugiyanto.
Kurang dari setahun, 22 Mei 1967 Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mendesain KIN menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Mayjen Soedirgo menjadi Kepala BAKIN pertama.
Pada masa Mayjen Sutopo Juwono, BAKIN memiliki Deputi II di bawah Kolonel Nicklany Soedardjo, perwira Polisi Militer (POM) lulusan Fort Gordon, AS.
Sebenarnya di awal 1965 Nicklany sudah membentuk unit intel PM, yaitu Detasemen Pelaksana Intelijen (Den Pintel) POM. Secara resmi, DenPintel POM menjadi Satuan Khusus Intelijen (Satsus Intel), lalu tahun 1976 menjadi Satuan Pelaksana (Satlak) BAKIN dan di era 1980-an kelak menjadi Unit Pelaksana (UP) 01.
Mulai tahun 1970 terjadi reorganisasi BAKIN dengan tambahan Deputi III pos Opsus di bawah Brigjen Ali Moertopo. Sebagai inner circle Soeharto, Opsus dipandang paling prestisius di BAKIN, mulai dari urusan domestik Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat dan kelahiran mesin politik Golongan Karya (Golkar) sampai masalah Indocina.
Tahun 1983, sebagai Wakil Kepala BAKIN, L.B. Moerdani memperluas kegiatan Intelijen menjadi Badan Intelijen Strategis (BAIS). Selanjutnya BAKIN tinggal menjadi sebuah direktorat kontra-subversi dari Orde Baru.
Setelah mencopot L.B. Moerdani sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam), tahun 1993 Soeharto mengurangi mandat BAIS dan mengganti namanya menjadi Badan Intelijen ABRI (BIA).
Tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengubah BAKIN menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) sampai sekarang.
Dengan demikian, sejak 1945 s/d sekarang, organisasi Intelijen negara telah berganti nama sebanyak 6 (enam) kali:

1. BRANI (Badan Rahasia Negara Indonesia)
2. BKI (Badan Koordinasi Intelijen)
3. BPI (Badan Pusat Intelijen)
4. KIN (Komando Intelijen Negara)
5. BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara)
6. BIN (Badan Intelijen Negara)

Sejak nomenklatur lembaga Intelijen negara dirubah menjadi Badan Intelijen Negara (BIN), lembaga ini dipimpin oleh :

1. Letnan Jenderal (Purn). Arie J. Kuma'at
   (1999 - 2001, Kabinet Gotong Royong)
2. Jenderal (Purn). A.M. Hendropriyono
   (2001 - 2004, Kabinet Gotong Royong)
3. Mayor Jenderal (Purn). Syamsir Siregar
   (8 Desember 2004 - 22 Oktober 2009, Kabinet Indonesia Bersatu I)
4. Jenderal Polisi (Purn). Sutanto
   (22 Oktober 2009 - 19 Oktober 2011, Kabinet Indonesia Bersatu II)
5. Letnan Jenderal (TNI). Marciano Norman
   (19 Oktober 2011 - sekarang, Kabinet Indonesia Bersatu II)

BADAN INTELIJEN (INTERNASIONAL)

Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Perancis

Badan intelijen menjadi kekuatan penting bagi keberadaan suatu negara, tidak terkecuali bagi Perancis yang mempunyai sejarah panjang transformasi sosial politik. Badan Intelijen Perancis terbagi menjadi dua satuan utama yaitu The Central Directorate of Interiori Intelligence  (DCRI) bertugas mengurusi masalah domestik, dan Direction Generale De La Securite Exterieure (DGSE) mengurusi masalah luar negeri.  DGSE merupakan badan intelijen Perancis yang menangani bagian luar dengan kendali dibawah arahan Kementerian Pertahanan Perancis. DGSE mempunyai sejarah cerita tidak terlalu banyak dibandingkan dengan badan intelijen negara lain. Fokus utama yang menjadi konsentrasi tugas DGSE adalah mengumpulkan intelijen dari luar negeri agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan militer dan strategis bagi negara Perancis.

DGSE juga melakukan kerja sama dengan DCRI, keduanya saling berkoordinasi dalam masalah intelijen dan keamanan nasional. Oleh karena itu, melalui profil singkat ini diharapkan memberikan gambaran terhadap porsi tugas DGSE sebagai salah satu badan intelijen negara Perancis yang menangani masalah luar negerinya.

A. Sejarah Organisasi

Sejarah singkat berdirinya DGSE dimulai sekitar tahun 1947, didahului  terbentuknya organisasi Deucieme Bureau sebagai badan intelijen militer khusus masalah luar negeri Perancis sejak tahun 1871. Setelah Perancis menderita kekalahan sekitar tahun 1940, segala urusan intelijen ditangani oleh Centre d’information Gouvernemental/Center for Government Information (CIG), dengan diketuai Laksamana Francois Darlan.  

Pada tanggal 1 Juli 1940, masih dalam masa pengasingan, Pemerintah Perancis menciptakan dinas intelijen sendiri,  yang dikenal sebagai Service de Renseignements (SR) dengan menugaskan Jenderal Charles de Gaulle untuk memimpin organisasi tersebut. Perubahan mewarnai dinamika organisasi intelijen ini, selang satu tahun, tepat pada 15 April 1941 SR berganti nama menjadi Bureau Central de Renseignement et d’action Militaire (BCRAM), dan kembali merubah nama menjadi Bureau Central de Renseignements et D’action (BCRA) pada tanggal 17 Januari 1942 dipimpin oleh Captain Andre Manuel (Pallas) yang saat itu masih berhubungan erat dengan Badan Intelijen Inggris MI6. Bagian dari BCRA meliputi Action Militaire/Military Action (AM), Contre-Espionnage/ Counterintelligence (CE), Evasion/Escape (E), Politique (N/M for non militaire/non-military operations).

Konstelasi perpolitikan di Perancis membuat sejarah baru bagi perkembangan badan intelijen Perancis. Rekonsiliasi antara Jenderal Henri Giraud dan Charles de Gaulle tahun 1943 mengantarkan Giraud sebagai kepala komandan pasukan bersenjata, dan de Gaulle sebagai presiden. Kesepakatan tersebut berhasil mengubah wajah organisasi BCRA melalui peleburan dengan badan intelijen  pimpinan Louis Rivet menjadi sebuah organisasi baru bernama The Direction Generale Des Service Speciaux  (DGSS), dengan diikuti pengunduran diri dari Louis Rivet.  Pada tahun 1944 DGSS berubah menjadi the Direction generale des etudes et recherces (DGER) yang belakangan  pada tahun 1945 berubah  menjadi the Service de Documentation Ecterieure et de Contre-Espionnage (SDECE) dengan penanggung jawab Perdana Menteri. Keberadaan SDECE sempat menggegerkan dengan berita skandal dan kontroversi  melalui kewenangan yang tak terbatas termasuk pendanaan kegiatan operasi seperti saat perang Vietnam  dari hasil perdagangan obat-obatan. Selain itu, terjadi konflik internal dalam SDECE dengan adanya perebutan pengaruh yang berakibat pada penyalahgunaan kegiatan operasi. Akibatnya, SDECE ditempatkan dibawah kendali Kementerian Pertahanan. Badan organisasi intelijen Perancis kembali mengalami perubahan melalui restrukturisasi organisasi yang dilakukan pada 4 April 1982, SDECE berubah menjadi Direction Generale De La Securite Exterieure (DGSE). Tugas utama DGSE adalah menjamin keamanan dalam negeri dan berkerja sama dengan badan intelijen asing.

B. Organisasi

Markas kedudukan DGSE terletak di CAT (Centre Administratif des Tourelles), tepatnya  di Mortier Boulevard di XXe Arrondissement di Paris, sekitar 1 km timur laut Pere Lachaise Cemetery. Letak DGSE juga berdekatan dengan Piscine des Tourelles atau Federasi Kolam Renang Perancis karena itu sering dijuluki sebagai La Piscine (Kolam Renang). Bangunan yang sering digunakan sebagai La Piscine (kolam renang) karena letaknya dekat dengan Piscine des Tourelles, DGSE sempat mendapatkan tambahan lahan di depan Piscine des Tourelles karena sebelumnya pernah diadakan proyek untuk memindahkan markas DGSE seluruhnya ke Noisy Le Sec (yang sudah ditempati oleh Divisi Operasi) tetapi karena kekurangan dana akhirnya tidak diteruskan. 

Kepemimpinan dalam tubuh DGSE dijabat oleh seorang Direktur. Direktur DGSE harus memiliki pengalaman di bidang militer. Kepemimpinan DGSE mengalami beberapa kali periodisasi, berikut ini daftar direktur DGSE dari masa ke masa antara lain:

1. 1. Pierre Marion (17 Juni 1981-10 November 1982)
2. 2. Adm. Pierre Lacoste (10 November 1982-19 September 1985)
3. 3. Gen.Francois Mermet (2 Desember 1987-23 Maret 1989)
4. 4. Claude Silberzahn (23 Maret 1989-7 Juni 1993)
5. 5. Jacques Dewatre (7 Juni 1993-19 Desember 1999)
6. 6. Jean-Claude Cousseran (19 Desember 1999-24 Juli 2002)
7. 7. Piere Brochand (24 Juli 2002-10 Oktober 2008)
8. 8. Erard Corbin de Mangoux (10 Oktober 2008 -April 2013)
9. 9. Bernard Bajolet ( 10 April 2013- sampai sekarang)

C. Tugas dan Fungsi DGSE

DGSE berada dibawah Departemen Pertahanan memiliki tanggung jawab besar terhadap urusan negara Perancis baik yang berhubungan dengan intelijen militer, intelijen elektronik maupun terhadap kegiatan kontra spionase dilakukan di luar wilayah Perancis. Oleh karena itu, porsi terhadap DGSE menjadi besar mengingat ancaman yang datang dari luar semakin meningkat.

Struktur organisasi DGSE dibagi menjadi beberapa direktorat, antara lain :

1. 1.Direktorat Administrasi
2. 2.Direktorat Strategi
3. 3.Direktorat Intelijen dibagi menjadi dua yaitu intelijen politik dan intelijen keamanan
4. 4.Direktorat Teknis (bertanggung jawab terhadap intelijen elektronik dan alat).
5. 5.Direktorat Operasi terdiri dari divisi kegiatan (bertanggung jawab dalam kegiatan klandestin). Divisi kegiatan juga bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi klandestin. Didalam divisi ini didalamnya juga melakukan  program pengembangan pengayaan nuklir (sebagai contoh Le Canard tahun 1990), dan perlengkapan militer seperti pangkalan angkatan laut Ile Longue, Bretagne.  Markas divisi terletak di benteng Noisy le Sec.

Cakupan kegiatan DGSE meliputi pengumpulan intelijen, antara lain human intelligence, baik menggunakan personil maupun informan yang didapatkan dari penduduk maupun non-penduduk secara sukarela, signal intelligence, dan analisa ruang pemetaan. Kegiatan lainnya menggunakan dukungan terhadap human intelligence dengan penggunaan alat teknologi, operasi khusus sampai melakukan kegiatan counter Intelligence yang sering berkoordinasi dengan DCRI. (*/disarikan dari berbagai sumber).

Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Korea Selatan

Republik Korea Selatan memiliki badan intelijen negara yang dikenal dengan nama National Intelligence Service (NIS). NIS mempunyai tugas utama menjaga keamanan nasional dan mengenalkan kepentingan nasional. NIS menyediakan laporan intelijen tentang keamanan, dan investigasi kejahatan untuk menjamin keamanan nasional, sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Organisasi Pemerintah Korea Selatan.

A.    Sejarah NIS

Badan intelijen Korea Selatan didirikan pada 15 Agustus 1948, diawali dengan tugas utama sebagai badan pemerintah, termasuk militer, yang menangani lingkup domestik, luar negeri, dan fungsi komunikasi intelijen. Sifat dari badan intelijen Korea Selatan tidak terpusat pada komunitas intelijen, namun lebih ditekankan pada pembatasan dan mengefektifkan kinerja intelijen, agar tidak ada kesalahan intelijen, tidak ada tugas yang tumpang tindih,  dan tidak ada persaingan sengit lainnya.

Pada 10 Juni 1961, Republik Korea Selatan mendirikan badan intelijen dengan nama Korean Central Intelligence Agency (KCIA) yang bertujuan untuk melindungi rakyat, menjamin keamanan nasional, dan mendorong tercapainya kepentingan nasional. Pada Januari 1981 KCIA berubah menjadi National Security Planning Agency (NSPA). Di tahun 1994, NSPA  melakukan perubahan signifikan terutama pada pembatasan kegiatan agar lebih efektif, termasuk diantaranya perjanjian kekuasaan Korea dan partai oposisi. NSPA mulai mengembangkan prosedur dan mekanisme untuk mengagalkan kejahatan internasional dan terorisme. Pada Januari 1999, NSPA berganti nama dengan nama National Intelligence Service (NIS).

B.    Organisasi NIS

NIS dipimpin oleh seorang direktur dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tahun 1995, terjadi pemindahan lokasi markas pusat NIS ke Naegok-dong, Seoul Selatan. Sebelumnya, selama 34 tahun markas NIS berada di daerah Mt.Nam, di pusat kota Seoul dan Imun-dong, Seoul Timur.

Pada 2003 Presiden Korea Selantan, Roh Moo-hyun, berusaha membawa perubahan internal dalam tubuh NIS. Roh menunjuk Ko Young-koo, mantan pengacara HAM, sebagai direktur NIS. Biro anti komunis NIS dibubarkan, beberapa intelijen dalam negeri, dan kegiatan surveilance dipatenkan atau dipindahkan ke kesatuan kepolisian nasional.

Berikut ini daftar urutan direktur NIS dari masa ke masa, sebagai berikut:
1.    Kim Jong Pil periode 20 Maret 1961- 1 Juni 1963
2.    Kim Yong Soon periode 7 Maret 1963- 20 Februari 1963
3.    Kim Jae-choon periode 21 Februari 1963- 11 Juli 1963
4.    Kim Hyung wook periode 12 Juli 1963-20 Desember 1970
5.    Kim Kye-won periode 21 Juli 1969- 20 Desember 1970
6.    Lee Hu-rak periode 21 Desember 1970- 2 Desemer 1973
7.    Shin Jik-soo periode 3 Desember 1973- 3 Desember 1976
8.    Kim Jae-kyu periode 4 Desember 1976- 26 Desember 1979
9.    Lee Hee-sung periode 30 Oktober 1979- 12 Desember 1979
10.    Yoon II-gyun periode 13 Desember 1979- 13 Juli 1980
11.    Chun Doo-hwan periode 14 April 1980- 17 Juli 1980
12.    Yoo Hak-sung periode 18 Juli 1980-1 Juni 1982
13.    Roh Shin-young periode 2 Juni 1982- 18 Februari 1985
14.    Chang Se-dong periode 19 Februari 1985- 25 Mei 1987
15.    Ahn Moo-hyuk periode 26 Mei 1987- 6 Mei 1988
16.    Bae Myong-in periode 7 Mei 1988- 4 Desember 1988
17.    Park Se-jik periode 5 Desember 1988- 18 Juli 1989
18.    Suh Dong-kwon periode 19 Juli 1989- 30 Maret 1992
19.    Lee Sang-yun periode 31 Maret 1992- 8 Oktober 1992
20.    Lee Hyun- Woo periode 9 Oktober 1992- 25 Februari 1993
21.    Kim Deok periode 26 Februari 1993- 23 Desember 1994
22.    Kwon Young-hae periode 24 Desember 1994- 4 Maret 1998
23.    Lee Jong-chan periode 4 Maret 1998- 25 Mei 1999
24.    Chun Yong-taek periode 26 Mei 1999- 23 Desember 1999
25.    Lim Dong-won periode 24 Desember 1999- 26 Maret 2001
26.    Shin Kuhn periode 27 Maret 2001- 24 April 2003
27.    Ko Young-koo periode 25 April 2003- 11 Juli 2005
28.    Kim Seung-kew periode 11 Juli 2005- 23 November 2006
29.    Kim Man-book periode 23 November 2006- 29 Februari 2008
30.    Kim Sung-ho periode 26 Maret 2008-12 Februari 2009
31.    Won Sei-hoon periode 12 Februari 2009- sampai dengan sekarang.

NIS mempunyai misi dan motto yang harus dipegang teguh oleh anggotanya. Misi NIS yaitu  “Menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan  Republik  Korea Selatan dari ancaman keamanan dan kepentingan nasional, dengan personil terbaik dan kegiatan intelijen yang mutakhir.”

Setiap misi mempunyai kandungan filosofi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.    Personel terbaik.
Anggota NIS merupakan garda terdepan dan benteng pertahanan dengan jiwa patriotisme yang teguh, komitmen tinggi dan semangat untuk menghadapai tantangan.
2.    Kegiatan intelijen terkini.
Kewajiban NIS dengan kemampuan melindungi negara dari setiap ancaman. Atas upaya tersebut, ditekankan fleksibilitas dan keberanian memastikan respon cepat atas perubahan konstan pada lingkungan intelijen.
3.    Sebelum ancaman terjadi.
Sejak didirikan, prioritas utama NIS adalah melindungi demokrasi liberal, ancaman dari Korea Utara dan ancaman lainnya. Di tengah perubahan global, NIS menjaga keamanan Republik Korea Selatan dengan mengantisipasi dan menggagalkan ancaman nasional termasuk terorisme dan serangan siber.
4.    Kelangsungan hidup dan kesejahteraan Republik Korea Selatan.
NIS selalu bersikap waspada. Kelangsungan hidup dan kesejahteraan Republik Korea Selatan
adalah amanat seluruh rakyat. Melindungi keamanan nasional dan berkomitmen  menjaga masyarakat dan pembangunan nasional.

Sementara itu, sejalan dengan misi NIS, dijabarkan secara lebih spesifik mengenai motto NIS yaitu “Dedikasi Anonim untuk Kebebasan dan Kebenaran.” Penjelasan lebih lanjut mengenai motto NIS, antara lain:

1.    Kebebasan.
Tegas mempertahankan keamanan Republik Korea. NIS melindungi Republik Korea Selatan, baik dari ancaman terhadap demokrasi liberal, termasuk intelijen rahasia dan subversi sayap kiri, maupun dari semua ancaman keamanan termasuk terorisme, spionase, kejahatan internasional, dan serangan siber.
2.    Kebenaran
Selalu menyediakan intelijen yang benar. NIS hanya menyediakan intelijen yang objektif dan terverifikasi dengan mempertahankan politik netral, mengadili dengan adil dan benar.
3.    Anonim
Bekerja sungguh-sungguh tanpa dikenal. Seluruh anggota NIS setia menjalankan tugas dengan kebanggaan melayani negara, bahkan tanpa dikenal publik sekalipun.
4.    Dedikasi
Bersikap loyal dalam melayani. Kontribusi NIS kepada kesejahteraan nasional dan keamanan publik adalah dengan bersedia berkorban bagi bangsa dan negara.


C.    Tugas dan Fungsi NIS

Secara khusus, tugas dan fungsi NIS merujuk pada artikel 3 (1) Undang-Undang Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, beberapa tugasnya antara lain:

1.  Pengumpulan, penyiapan, dan distribusi intelijen dalam dan luar negeri, untuk mengkonter komunisme, subversi, spionase, terorisme, dan kejahatan internasional yang terorganisir.
2.   Perlindungan terhadap dokumen terklasifikasi, materi rahasia, fasilitas vital, dan daerah terbatas.
3.   Investigasi terhadap pemberontakan dan pengkhianatan didasarkan pada UU Kriminal, pemberontakan, dan kode ilegal didasarkan pada UU Kriminal Militer, kejahatan didasarkan pada UU Perlindungan Rahasia Militer, dan kejahatan didasarkan  pada UU Keamanan Nasional.
4.   Investigasi kejahatan berkaitan dengan misi personel NIS.
5.   Perencanaan, koordinasi intelijen dan keamanan.

Tugas NIS dijabarkan ke dalam beberapa bidang, seperti:

1.    Security Investigation
Mendukung pembangunan dan kesejahteraan Republik Korea Selatan. Pembangunan nasional dan kesejahteraan bergantung pada fondasi pengamanan yang kuat. NIS berupaya menangkap mata-mata dan pro-Korea Utara yang mengancam keamanan nasional, serta untuk menjamin perlindungan demokrasi liberal.

2.    Intelligence on North Korea
Perubahan pada kebijakan Korea Utara mempunyai dampak langsung pada hubungan kedua Korea. Pengumpulan dan analisa intelijen merupakan hal penting untuk memformulasikan kebijakan efektif terhadap kebijakan Korea Utara. NIS mendukung kebijakan Republik Korea Selatan dengan menyediakan intelijen akurat dan strategis. Pengambilan keputusan NIS berhubungan dengan perkembangan terkini dari Korea Utara seperti politik, militer, diplomatik, ekonomi dan sosial serta penilaian terhadap kemungkinan dampak terhadap Korea Selatan.

3.    Counter-Espionage
Melindungi Republik Korea Selatan dan kepentingannya dari spionase pada perang intelijen masa kini. NIS mempertahankan negara dan melindungi kepentingan bangsa dengan melakukan konter-spionase.

4.    Industry Security
Melindungi industri teknologi dari kegiatan spionase asing. Pada era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi penentu persaingan internasional dan nasional. Karena itu, perlu perlindungan terhadap teknologi. NIS berupaya sepenuhnya melindungi industri teknologi.

5.    Counter-Terorism
Pada 11 September 2001, Al-Qaeda melakukan penyerangan ke Amerika Serikat, dan telah membentuk jaringan teroris global, mengancam komunitas internasional termasuk Korea Selatan. US National Intelligence Council mengingatkan bahwa terorisme sulit untuk mati dan ancaman yang ditunjukkan Al Qaeda akan berlangsung hingga 30 tahun ke depan.

6.     Cyber-Security
Melindungi keamanan nasional dari ancaman siber. Perkembangan internet dan IT membawa dampak positif terhadap masyarakat, tetapi IT juga menimbulkan banyak resiko atas serangan pada jaringan komputer, seperti kegiatan hacking dan virus komputer. NIS melindungi jaringan siber pemerintah dan institusi publik dari ancaman siber tersebut.

7.     International Crime
NIS berinisiatif tinggi untuk menyingkirkan kejahatan internasional demi melindungi masyarakat dan segala miliknya. Dunia menjadi tanpa batas, sehingga memungkinkan terjadinya kejahatan internasional dengan mudah. Peningkatan kejahatan menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Tugas NIS adalah mencegah penetrasi dan menyebarnya kejahatan internasional tersebut.

8.     Overseas Intelligence
Melindungi keamanan dan kepentingan nasional dengan mengumpulkan dan menganalisa intelijen luar negeri. Pada abad 21 persaingan global menjadi tanpa batas. Intelijen menjadi sangat penting dari hari ke hari. Tanpa intelijen, tidak ada jaminan negara aman. Untuk menjaga keamanan dan kepentingan negara, NIS melakukan kegiatan intelijen di berbagai pelosok dunia, termasuk mengumpulkan informasi intelijen yang berhubungan dengan senjata pemusnah massal dari Korea Utara dan organisasi subversi.(*/disarikan dari berbagai sumber).

Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Pakistan

Badan Intelijen Pakistan dikenal dengan nama Inter-Services Intelligence(ISI). ISI merupakan lini terdepan pertahanan dan keamanan negara, yang personilnya terdiri dari  Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

ISI merupakan salah satu dari badan intelijen Pakistan yang ada, seperti Federal Investigation Agency (FIA), Intelligence Bureau (IB) dan Military Intelligence (MI).

Berikut digambarkan profil ISI mulai dari sejarah, kewenangan, struktur dan organisasi sampai dengan metode serta operasi yang dilakukannya.

A.    Sejarah

Pada tahun 1947 Pakistan membentuk dua lembaga intelijen, yaitu Intelligence Bureau (IB) dan Military Intelligence (MI). Lemahnya kinerja MI dalam pertukaran informasi intelijen antara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara selama Perang Indo-Pakistan 1947, mendorong dibentuknya Inter-Services Intelligence (ISI) pada 1948, yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Mayor Jenderal Robert Cawthome, perwira tentara Inggris kelahiran Australia.

ISI awalnya berperan dalam pengumpulan intelijen internal, dengan pengecualian dari North-West Frontier Province dan Azad Kashmir. Kemudian didalam perkembangannya ISI mengkhususkan diri dalam pengumpulan, analisis dan penilaian intelijen eksternal, baik militer atau non-militer. Saat ISI dipimpin Syed Mohammad Ahsan, yang juga Wakil Direktur Intelijen Angkatan Laut Pakistan, ISI menambah personil, perluasan organisasi, dan pengintegrasian perumusan kebijakan.    

Pada akhir 1950-an, ketika Pakistan dipimpin oleh Ayub Khan, peran ISI dan MI semakin diperluas, termasuk di dalam melakukan pemantauan terhadap para politisi oposisi, dan mempertahankan kekuasaan militer di Pakistan. ISI sempat mengalami kegagalan dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam kaitannya dengan Perang India-Pakistan pada tahun 1965, sehingga pada tahun 1966 dilakukan reorganisasi dalam tubuh ISI.

Ayub Khan juga memberikan kepercayaan kepada ISI untuk mengumpulkan intelijen politik internal di Pakistan Timur. Kemudian, selama pemberontakan nasionalis Balochdi Balochistan pada pertengahan 1970-an, ISI ditugaskan melakukan operasi pengumpulan intelijen yang sama.

ISI pernah mengalami masa krisis, pemerintahan yang didukung militer disingkirkan dan dialihkan pada Zulfiqar Ali Bhutto, sehingga ISI kehilangan kewenangannya. Perdana Menteri Ali Bhutto mengecam sikap turut campur militer, dan memanfaatkan militer maupun agen intelijen untuk melawan musuh politiknya dengan membentuk “internal security” dalam tubuh ISI.

Pasca pemilihan umum pada Maret 1977, PM Ali Bhutto diturunkan, selanjutnya diambil alih oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Zia-ul-Haq yang merebut kekuasaan pada bulan Juli 1977. ISI dikembalikan wewenangnya dan diperluas tanggung jawabnya untuk melakukan pengumpulan intelijen Pakistan tentang Partai Komunis dan berbagai partai politik seperti Partai Rakyat Pakistan(PPP).

Pada September 2001, pemimpin Pakistan Parvaiz Musharraf menunjuk Direktur Jenderal baru untuk ISI, Letnan Jenderal Ehsanul Haq (Oktober 2001-Oktober 2004), kemudian digantikan oleh Letnan Jenderal Ashfaq Parvez Kayani (Oktober 2004-Oktober 2007). Selanjutnya kepemimpinan ISI beralih kepada Letnan Jenderal Nadeem Taj (Oktober 2007-September 2008), tidak berselang lama diganti oleh Letnan Jenderal Ahmad Shuja Pasha (September 2008-18 Maret 2012). Saat ini, ISI dipimpin oleh Letnan Jenderal Zaheerul Islam.

B.    Perkembangan ISI

Markas besar ISI berada di jalan Shahrah-e-Soharwardi Islamabad (Islamabad Capital Venue), Pakistan.
ISI secara organisasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal, (Director General) dan dibantu oleh tiga Deputi Direktur jendreral masing-masing yaitu : Deputy Director Generals (DDG) Politik, DDG Eksternal, DDG Umum yang ketiganya saling terpisah. Ketiga Deputi tersebut bertanggung jawab dengan lingkupnya masing-masing.

Berkaitan dengan aspek keanggotaan ISI, dalam lingkup organisasi, ditanamkan dengan kuat doktrin ajaran Islam, disiplin, persatuan, kebenaran dan kode etik.  Disamping itu, ISI bekerja berdasarkan konstitusi dan hukum. Berdasarkan konstitusi, ISI bekerja dan bertanggung jawab kepada kepala negara dengan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

ISI memainkan peranan penting dalam memelihara dan menegakan keamanan nasional Pakistan. Tujuan utama organisasi adalah menjaga Pakistan agar aman dan tetap dijalurnya. Peningkatan ancaman keamanan internal dan eksternal, menjadikan ISI menjadi institusi intelijen besar. Hal tersebut tentunya  tidak terlepas dari misi utamanya yang menganut filosofi intelijen agresif meliputi serangan balik, spionase, perang psikologis, subversi, sabotase aset musuh sampai dengan merusak dan kontra intelijen yang difungsikan untuk mematai-matai intelijen musuh.

Dalam kegiatan dan operasi ISI, ada beberapa metode intelijen yang digunakan dalam pengumpulan informasi terkait ancaman terhadap keamanan nasional Pakistan. Pengumpulan informasi dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup.

Metode pengumpulan lainnya seperti diplomasi yang merupakan cover ideal bagi anggota ISI untuk menempatkan personelnya di kantor-kantor  perwakilannya di negara sasaran, aktif di forum-forum multinasional dengan melakukan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) melalui program budaya dan lain sebagainya. ISI juga memanfaatkan media massa nasional dan internasional untuk memainkan/menjalankan kegiatan dan operasi intelijen.

ISI juga mengembangkan kerja sama dengan badan intelijen negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi intelijen, seperti dengan Badan Intelijen Cina, Badan Intelijen Amerika (CIA) dan Badan Intelijen Inggris (MI6). Selain itu, ISI juga melakukan  pengumpulan informasi melalui negara ketiga, melalui kegiatan dan operasi intelijen  seperti di Afghanistan, Nepal, Inggris, Bangladesh, Sri Lanka, Iran, Turki, dan Cina.

C. Organisasi ISI

Organisasi ISI mempunyai 8 biro/direktorat dengan tugas dan fungsi berbeda. Organisasi yang ramping ini memungkinkan terlaksananya fungsi ISI secara efektif dan efisien. Adapun 8 biro/direktorat yang dimaksud sebagai berikut:

1.    Joint Intelligence X (JIX)
JIX mengkoordinasikan semua biro lain di ISI. Semua informasi Intelijen yang dikumpulkan dari departemen lain dikirim ke JIX, kemudian diolah menjadi laporan yang disajikan untuk user.

2.    Joint Intelligence Bureau(JIB)
JIB merupakan salah satu bagian paling berpengaruh dalam melakukan kegiatan memantau dan mengumpulkan intelijen politik. Joint Intelligence Bureau memiliki tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang mengkhususkan operasi India, sub bagian kegiatan operasi lainnya, anti terorisme dan pengamanan VIP.

3.    Joint Counter Intelligence Bureau (JCIB)
JCIB bertanggung jawab melakukan operasi intelijen di luar negeri, meliputi Asia Tenggara, Afghanistan, Timur Tengah, Israel dan Rusia, serta bertanggung jawab melakukan penjejakan diplomat Pakistan dan agen diplomatik di luar negeri.

4.    Joint Intelligence North (JIN)
JIN secara khusus, bertanggung jawab untuk wilayah Jammu dan Kashmir yang menjadi wilayah sengketa dengan India dan Daerah Utara.

5.    Joint Intelligence Miscellaneous (JIM)
JIM bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan spionase, termasuk operasi intelijen di negara-negara lain.

6.    Joint Signal Intelligence Bureau (JSIB)
JSIB bertanggungjawab atas operasi intelijen sepanjang perbatasan India-Pakistan.

7.    Joint Intelligence Technical (JIT)
JIT bertanggungjawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi intelijen. Biro/direktorat ini bertugas untuk mengambil langkah-langkah terhadap serangan peperangan elektronik di Pakistan. Petugas JIT sebagian besar berasal dari kalangan insinyur dan ilmuwan berlatar belakang militer yang khusus  menangani ilmu pengetahuan, teknologi, senjata kimia dan biologis.

8.    SS Directorate
SS Directorate bertugas memonitor kegiatan kelompok teroris yang beroperasi di Pakistan. SS Directorate hampir sama dengan salah satu biro/direktorat di Central Intelligence Agency (CIA) khusus Divisi Kegiatan, dan bertanggung jawab atas tindakan politik rahasia dan operasi khusus paramiliter. (*/disarikan dari berbagai sumber)

Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Jerman

BND yang merupakan singkatan dari Bundesnachrichendienst  atau Federal Intelligence Service adalah badan intelijen luar negeri Republik Federal Jerman. Saat ini, BND menjadi pemain kunci dalam perekonomian, politik, kelompok pertahanan dan populasi yang semuanya berujung pada peningkatan kesejahteraan hidup Eropa.

Permulaan abad ke-20, BND menetapkan prioritas utama dalam cakupan tugasnya yaitu penggunaan teknologi, terorisme internasional, kejahatan internasional, peredaran senjata internasional dan imigrasi illegal. BND juga dilengkapi dengan kewenangan penegakan hukum dalam memerangi terorisme dan ancaman lainnya.

BND memberikan kontribusi penting bagi keamanan luar negeri, termasuk memberikan jaminan perlindungan bagi warga negaranya yang menetap di luar negeri. Di samping itu, memberikan dukungan bagi Bundeswehr (militer Jerman) dalam menjalankan misinya di luar negeri. Tidak kalah pentingnya, BND memberikan informasi dan nasehat kepada Pemerintah Federal, terutama dalam masalah keamanan politik dan kebijakan luar negeri yang berbasis pada kepentingan global dan integrasi kerjasama internasional.

Di bawah kendali Kantor Kanselir (Bundeskanzleramt), BND memberikan peringatan dini kepada pemerintah Jerman atas hal ikhwal yang dapat menganggu dan mengancam kepentingan Jerman di luar negeri. Hampir semua urusan di dunia mendapat perhatian dari BND yang beroperasi di lebih 100 negara, dengan tugas utama mengumpulkan informasi. BND secara teratur melakukan pertukaran informasi dengan institusi keamanan terkait, termasuk Kantor Kepolisian Federal, Kantor Bea Cukai dan kantor yang menangani masalah perbatasan. Selain menyampaikan laporan ke Bonn, dalam situasi krisis BND menyampaikan pula analisis umum dan analisis situasi tertentu berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber terbuka maupun tertutup, atau pertukaran informasi dari dinas-dinas intelijen negara lain.

BND menyebar agen-agennya di berbagai negara bagian Jerman dan melakukan kegiatan monitoring di pusat Eropa. BND juga mempunyai kesepakatan dengan dinas intelijen Rusia yang berisi kerja sama memerangi penyelundupan nuklir.

A. Sejarah BND

Awal mula BND merupakan badan intelijen militer Jerman Timur selama kurun waktu Perang Dunia II . Abteilung Fremde Heere Ost (Seksi FHO) termasuk dalam Staf Umum, yang dipimpin oleh Wehrmacht, Mayor Jender Reinhard Gehlen. Tujuan dibentuk BND untuk mengumpulkan informasi dari Tentara Merah. Tahun 1946, Gehlen mendirikan badan intelijen yang dikenal dengan organisasi Gehlen atau disingkat dengan nama “The Org”. Pada April 1956, organisasi Gehlen, mengendalikan dinas intelijen Jerman Barat yang baru yaitu BND. Organisasi Gehlen memimpin BND sampai tahun 1968 dan kemudian digantikan oleh Jenderal Gerhard Wessel, seorang ahli bidang urusan dan organisasi Uni Soviet.

B. Kewenangan Hukum BND

Undang-undang tentang pemberantasan kejahatan yang disahkan pada tahun 1994 memberikan kewenangan kepada BND untuk melakukan penyadapan telepon guna mendapatkan data intelijen asing. UU tersebut mewajibkan BND menyampaikan kepada jaksa mengenai informasi yang diperoleh melalui penyadapan terhadap jaringan telepon internasional, berkaitan dengan kejahatan berat, antara lain transaksi penjualan senjata, peredaran obat-obat terlarang dan terorisme. BND juga mendukung peraturan yang melarang komunikasi sandi, dengan alasan bahwa pelarangan tersebut sangat membantu keberhasilan pengumpulan informasi intelijen.

C. Organisasi BND

Secara administratif, BND merupakan bagian kantor kedutaan yang memberikan laporan kepada koordinator intelijen yang berada di kantor kedutaan. BND bertanggung jawab langsung dibawah Kanselir Jerman. Kepala BND disebut Presiden. BND mulai memiliki Presiden sejak tahun 1956, dengan urutan Reinard Gehlen (1956-1968), Gerhard Wessel (1968-1978), Klaus Kinkel (1979-1982), Eberhard Blum (1982-1985), Heribert Hellenbroich (1985), Hans-Georg Wieck (1985-1990), Konrad Porzner (1990-1996), Gerhard Gullich (1996), Hansjorg Geiger (1996-1998), August Hanning  (1998-2005), Ernst Uhrlau (2005-2011), Gerhard Schindler (2011- sampai dengan sekarang).

BND bermarkas di Munich-Pullach dan direncanakan pada tahun 2014 akan dipindahkan ke Berlin. Pusat informasi dan situasi (LIZ) mengolah informasi dari seluruh dunia yang didapat dari media ataupun laporan analisis, yang dihimpun dan diintegrasikan.

Hampir sekitar 70% anggaran BND dipergunakan untuk pembiayaan personil. Jumlah personil BND mencapai puncaknya sekitar 7600 orang selama perang dingin berlangsung, yang terdiri dari 6000 orang yang ditempatkan di markas besar dan 1500 ditempatkan di kantor cabang dan luar negeri. Pada masa runtuhnya tembok Berlin dan pada tahun 1997 terjadi pengurangan personil sekitar 750 orang.

BND mempunyai perangkat direktorat, sebagai mesin penggerak organisasi dalam menjalankan kegiatan dan operasi di wilayah cakupan kerja BND. Organisasi ini mempunyai 12 direktorat, yaitu :

1. Direktorat GL (Pusat Kendali/Situasi) merupakan direktorat yang bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi proses produksi (berupa laporan/produk intelijen) BND. Laporan BND ditujukan ke Pemerintah Federal dan badan lainnya yang memiliki kewenangan hukum berhubungan dengan perkembangan terkini. Peran Direktorat GL lainnya adalah menjadi penghubung antara BND dengan Tingkatan Intelijen Angkatan Militer Federal.
2. Direktorat UF (Pelayanan Dukungan Khusus) yang bertugas mengumpulkan dan  memproses informasi rahasia dan menyediakan kebutuhan direktorat  untuk membuat produk intelijen (Direktorat LA,LB,TE,TW). Tugas lain Direktorat UF meliputi pemetaan melalui kegiatan pengkajian foto udara atau citra satelit dan penyajian data geografis yang menggambarkan peta dunia berisi perencanaan kota, penilaian lingkungan dan lain sebagainya. Di samping itu, direktorat ini mengumpulkan informasi melalui sumber terbuka berasal dari internet, kepustakaan dan media elektronika lainnya.
3. Direktorat EA (Wilayah Operasi/Liason) bertanggung jawab dalam koordinasi dan mengatur hubungan keluar. Direktorat EA menjalin kerja sama dengan pihak luar secara tertutup, untuk menangani permasalahan seperti penculikan, sandera dan lain sebagainya. Direkturat EA menjaga hubungan baik dengan angkatan bersenjata Federal. Direktorat EA juga  bertanggung jawab membangun standar operasi intelijen, terkait dengan pengumpulan informasi rahasia  yang menggunakan sumber daya manusia/human intelijen (HUMINT).
4. Direktorat TA (Intelijen Signal) bertugas mengumpulkan informasi dengan menggunakan bantuan alat/teknologi terkini. Informasi intelijen yang dikumpulkan berhubungan dengan kejadian tentang negara asing, diperoleh secara selektif dengan menyaring lalu lintas komunikasi internasional. Direktorat ini mengumpulkan informasi dari komunikasi seluruh dunia yang dibutuhkan oleh Pemerintah Federal. Tanggung jawab  Direktorat TA melingkupi pengawasan bagian angkatan bersenjata Federal di luar negeri, dukungan penanganan krisis dan menangani kewenangan kasus penculikan warga negara Jerman di luar negeri. Penyadapan komunikasi intelijen membutuhkan pengawasan hukum untuk menjalankan misi penyelamatan demi kepentingan nasional Jerman.
5. Direktorat LA (Region A Countries) dan LB (Region B Countries), Direktorat LA dan LB, pengumpulan informasi berasal dari semua wilayah dunia yang selanjutnya dianalisa dan dibuat laporan yang ditujukan bagi Pemerintah Federal, kementerian dan pengguna lainnya. Wilayah fokus kajiannya termasuk konflik terkini dan krisis wilayah, dari yang menengah sampai ke jangka panjang, berkaitan dengan kondisi luar negeri dan kebijakan keamanan Republik Federal Jerman. Bagian dari informasi yang  dikumpulkan  meliputi operasi dan peralatan teknik yang dikombinasikan dari sumber terbuka (publikasi pengetahuan, dan kepustakaan) dan internet.
6. Direktorat TE (Terorisme dan Organiasi Kejahatan Internasional) bertanggung jawab melakukan investigasi terhadap kasus bahaya transnasional mulai dari terorisme internasional dan organisasi kejahatan internasional, serta ancaman asimetris. Informasi dikumpulkan dengan menggunakan metode operasi, analisa dan menyediakan konsumsi kebutuhan pemerintah secara cepat.
7. Direktorat TW (Proliferasi, NBC Weapon) bertanggung jawab mengumpulkan dan menganalisa informasi terkait tentang masalah proliferasi. Direktorat TW cakupan tugasnya juga termasuk melakukan pengamatan perkembangan teknologi militer.
8. Direktorat SI (Keamanan)  bertanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan keamanan dan kontra intelijen. Fungsi pengawasan keamanan dan kontra intelijen melekat dalam BND. Fungsi pengamanan meliputi pengamanan personil organisasi secara fisik terhadap tindakan organisasi lawan yang berusaha melakukan penggalangan ataupun yang kemungkinan menggunakan personil organisasi untuk menyusup dalam organisasi sendiri. Sementara,  keamanan fisik difokuskan pada penyembunyian unsur materi agar tidak dicuri atau dirusak oleh pihak lawan, yang juga dilakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang, pembatasan akses hanya untuk yang berkepentingan sesuai dengan tugas. Ruang lingkup Direktorat SI meliputi pengamanan data, penyimpanan dan transmisi, menyediakan pengamanan fisik, konseling keamanan dan mengadakan pengecekan keamanan.
9. Direktorat TU (Dukungan Teknik), bertangung jawab untuk menyediakan segala hal yang berhubungan dengan pelayanan teknik untuk semua Direktorat BND,serta menyediakan sistem operasi dan aplikasi cepat, komunikasi yang aman, pembagian informasi dan proses informasi. Lebih jauh lagi, tugas khususnya meliputi penelitian teknologi laboratorium.
10. Direktorat TK (Pengembangan Teknik), bertanggung jawab merancang, mengembangkan dan merawat sistem peralatan khusus BND.Direktorat ini mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang komunikasi rekayasa, teknologi informasi dan pengembangan peranti lunak. Direktorat TK sebagai instrumen dalam memproyeksikan dan merencanakan semua tahapan pengembangan peralatan teknis. Ruang lingkupnya mencakup perencanaan dan proyek penyusunan, pengadaan dan pengembangan, pengujian dan evaluasi, serta inisiasi dan penyempurnaan sistem teknis.
11. Direktorat ZY (Pelayanan Pusat), secara keseluruhan bertanggung jawab dalam urusan pengembangan organisasi, manajemen personalia, perekrutan, dan pelatihan anggota. Termasuk juga keselamatan, kesehatan serta manajemen penggajian. Direktorat ini sebagai lembaga administrasi yang menyediakan pelayanan BND secara keseluruhan.
12. Direktort UM (Pemindahan/Relokasi), tepatnya pada tanggal 10 April 2003, Federal Dewan Keamanan memutuskan untuk memusatkan BND di Berlin. Direktorat ini mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kantor secara bertahap bagi kepentingan penggunanya di masa depan, seperti mempersiapkan tanah untuk pembangunan bertahap  markas BND baru di Chausseestrasse.(*/Dari berbagai sumber).

Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Cina

I. Sekilas Mengenai Ministry of State Security (MSS)

Republik Rakyat Cina memiliki beberapa badan intelijen yaitu Ministry of Public Security (MPS/Departemen Keamanan Publik) yang mengurusi persoalan dalam negeri, Ministry of State Security (MSS/Departemen Keamanan Negara) yang berhubungan dengan hal ihwal tentang kegiatan dan operasi intelijen luar negeri, dan The Military Intelligence Departement (MID/Departemen Intelijen Militer) yang dikenal dengan Departemen Kedua (Er Bu) dari People Liberation Army/ Tentara Pembebasan Rakyat yang fokus menangani intelijen militer taktis.

Operasi intelijen Cina menyebar dan dikenal aktif melakukan operasi kontra intelijen di seluruh dunia. Tulisan ini akan fokus menyoroti MSS, yang berhubungan dengan operasi pengumpulan intelijen secara tertutup di luar negeri.

Ministry of State Security merupakan badan keamanan dari Republik Rakyat Cina yang berhubungan dengan urusan intelijen luar negeri,  yang mempunyai wilayah yurisdiksi di seluruh wilayah Republik Rakyat Cina. MSS menginduk pada  Dewan Negara. Pasal 4 dari UU Acara Pidana memberikan MSS kewenangan yang sama untuk menangkap atau menahan orang, sebagaimana polisi biasa, untuk kejahatan yang melibatkan keamanan negara dengan melalui pengawasan dari pengadilan.

MSS mempunyai perwakilan di lebih dari 170 kota dan hampir 50 negara di seluruh belahan dunia. Organisasi ini digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu cabang umum, cabang dan sub-cabang.  MSS  bermarkas di Beijing.

Intelijen Cina tersebar di seluruh penjuru dunia, mulai dari di Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat dan Utara, serta Jepang. Mereka menggunakan kedok sebagai pengusaha, bankir, akademisi, dan wartawan. Hal ini menunjukkan betapa luas ruang lingkup cakupan agen MSS.

II. Sejarah MSS

Sebelum menjadi organisasi intelijen modern, MSS bernama Central Departemen of Social Affairs (CDSA/Departemen Sosial), yang merupakan bagian penting dari Communist Party of China (CPC/Partai Komunis Cina). Markas CDSA beroperasi di daerah basis komunis Yan’an, tepatnya di Provinsi Shaanxi, Cina Utara, selama periode tahun 1937-1945. Dalam perang Jepang-Sino kedua, CDSA melaporkan kepada CPC tentang situasi dunia, berdasarkan laporan berita yang dilengkapi dengan data intelijen penting. CDSA mengalami reorganisasi ketika memasuki musim panas pada tahun 1949. Perubahan tersebut mengakibatkan pergantian nama dan beberapa perwira intelijen yang menonjol dipindahkan ke posisi jabatan senior di kementerian baru Ministry of Public Security/Kementerian Keamanan Publik dari CCP Central Revolutionary Military Affair Commision/Komisi Militer Pusat Partai Komunis Cina Komite Sentral (pasca berdirinya Republik Rakyat Cina lembaga ini berubah nama menjadi Ministry of Public Security of Central People’s Government/Kementerian Keamanan Publik Pemerintahan Rakyat Pusat). Setelah perpanjangan masa transisi, mantan anggota CDSA menjadi anggota People’s Liberation Army, yang sepenuhnya dihidupkan kembali di bawah Komite Sentral Partai Komunis (Communist Party Central Commite) pada tahun 1955, yang sekarang menjadi Central Investigation Departement (CID /Departemen Pusat Investigasi).

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1983, terjadi merger/peleburan antara CID dan bagian kontra intelijen MPS. Kedua departemen tersebut bergabung menjadi satu dalam wadah MSS. Di tahun yang sama, diangkat kepala MSS yang pertama bernama Ling Yun, mantan pendiri PRC dan pernah menjabat sebagai wakil menteri MPS. Usia jabatan Ling Yun terbilang cukup singkat, sampai dengan tahun 1985. Berikutnya, digantikan oleh Jia Chunwang,  mantan anggota Central Committee CPC, dikenal sebagai kepala MSS terlama, dari tahun 1985-1998. MSS mengalami restrukturisasi sekitar tahun 2003, saat itu dibawah kepimpinan Xu Yongyue, menduduki kursi orang nomor satu di MSS sejak tahun 1998. Selama menjabat sebagai kepala, MSS diarahkan pada usaha penindakan terhadap kegiatan Falun Gong.

Sampai saat ini, MSS masih dikenal tertutup dan publik tidak bisa mengakses informasi yang dibutuhkan seputar kegiatan MSS yang bersifat terbuka, karena tidak mempunyai website resmi dan juru bicara organisasi.

III. Organisasi MSS

Misi MSS adalah menegakkan kemananan negara melalui penindakan efektif melawan agen musuh, mata-mata dan kegiatan kontra revolusioner,  yang dirancang untuk sabotase atau menggulingkan pemerintahan sistem sosialis Cina.

Salah satu misi utamanya adalah melaporkan hasil pengumpulan intelijen luar negeri dari target di berbagai negara. Beberapa agen MSS menjalankan tugas di wilayah Greater China, seperti Hongkong, Macau, dan Taiwan. Agen-agen Cina telah terintegrasi ke banyak komunitas Cina dunia.

MSS bertanggung jawab kepada menteri dan Dewan Negara (state council) serta Partai Komunis Cina Komisi Hukum dan Politik (Chinese Communist Party  Political Science and Law Commission).

Salah satu karateristik dari organisasi intelijen Cina adalah kewenangan penuh, seperti yang dimiliki MSS, terpisah dengan beberapa departemen keamanan lainnya, tetapi peranan strategisnya mengawasi program administrasi dan fungsi operasi domestik yang berhubungan dengan masalah luar negeri. Melihat perkembangan orang asing berkunjung ke Cina, membuat kekhawatiran Cina terutama terhadap kebijakan luar negeri, sehingga meningkatkan operasi domestik surveillance  dan peningkatan rekruitmen. Rekruitmen penduduk Cina di luar negeri cenderung dapat mengamankan dan merupakan metode yang efektif dalam melakukan counter spionase terhadap negara lain.

Organisasi MSS didukung oleh beberapa biro yang menjadi mesin penggerak organisasi. Adapun beberapa biro, antara lain:

a.    Biro Pertama (Domestic Bureau)
Biro ini  hampir sama dengan Biro Umum Pertama KBG Rusia, yang bertanggung jawab mengurusi masalah dalam negeri, antara lain mencakup perekrutan orang yang mempunyai koneksi di luar negeri dan orang-orang yang akan berpergian ke luar negeri, baik untuk belajar, usaha, berwisata atau tujuan lainnya. Biro ini berfungsi mempercepat pengajuan dokumen ke luar (exit document), jika terjadi masalah atau kesulitan dengan agensi lain. Fungsi biro ini juga memberikan kompensasi atas pengumpulan informasi dan bertanggung jawab menerima agen rahasia Cina dari luar negeri yang kembali ke Cina setiap beberapa tahun sekali, guna menemui atasan-atasan mereka.

b.    Biro Kedua  (Foreign Bureau)
Biro ini bertanggung jawab atas kegiatan dan operasi di luar negeri, termasuk pengiriman agen rahasia ke luar negeri dengan menggunakan penyamaran.

c.    Biro Ketiga (Hongkong, Macau dan Taiwan)
Biro ini cakupan wilayah tugasnya meliputi wilayah Hongkong, Macau, dan Taiwan. Aktifitas utamanya mencakup perekrutan orang-orang yang mempunyai koneksi dengan wilayah seputar Hongkong, Macau dan Taiwan, mengurus kegiatan/operasi para agen dan ketika mereka kembali pulang ke Cina daratan untuk kepentingan pelaporan, penugasan dan liburan.Biro ini menerima, menganalisis dan melaporkan informasi intelijen tingkat tinggi yang dikumpulkan di wilayah-wilayah tanggung jawabnya dan memberi mereka pengarahan perihal jenis informasi intelijen yang dibutuhkan.

d.    Biro Keempat (Bidang Teknologi)
Biro ini berfungsi mengkaji dan mengembangkan kegiatan maupun operasi penggalangan informasi intelijen dan teknik-teknik mencounter kegiatan intelijen musuh. Kegiatan biro ini antara lain melakukan penyadapan telepon, kegiatan pengambilan foto, perekaman, melakukan komunikasi dan mengirimkan informasi intelijen.

e.    Biro Kelima (Local Intelligence Bureau)
Biro ini bertanggung jawab memberikan pengarahan dan mengkoordinasikan pekerjaan departemen-departemen dan biro-biro dalam negeri Kementerian Keamanan Negara pada tingkat provinsi dan kotamadya.

f.    Biro Keenam (Counter Intelligence Bureau)
Tugas utama counter intelligence Cina adalah memberantas organisasi pro demokrasi Cina di luar negeri. Prioritas penyelidikan termasuk konsorsium barat yang berinvestasi di Cina yang dicurigai terlibat dalam upaya revolusi damai di Cina. Titik berat pekerjaan biro ini lebih melakukan kegiatan pendidikan dasar tentang keamanan dan pengintaian, melakukan pelaporan atas orang-orang serta kegiatan-kegiatan yang dianggap mencurigakan.

g.    Biro Ketujuh (Counter Intelligence Bureau)
Tanggung jawab dari biro ini adalah memeriksa, memverifikasi, mempersiapkan dan menulis laporan informasi intelijen serta  beberapa laporan rahasia khusus (special classified reports) berdasarkan informasi intelijen dari tangan pertama baik dari sumber terbuka maupun sumber rahasia. Dibutuhkan sense of art  yang tinggi terutama dalam menentukan berita mana yang harus diedarkan dan tidak.

h.    Biro Kedelapan (lembaga hubungan internasional kontemporer)
Biro ini dibagi menjadi 10 instansi penelitian yang mengkhususkan penelitian hubungan internasional secara umum dan perekonomian global. Biro ini merupakan salah satu lembaga penelitian hubungan internasional yang memiliki lebih dari 500 peneliti. Adapun fokus negara yang diteliti antara lain Amerika Serikat, Rusia, Eropa Timur, Eropa Barat, Timur Tengah, Jepang, Asia, Afrika dan Amerika Latin. Salah satu dari tugas pokoknya adalah mengumpulkan informasi dari sumber terbuka. Misi lainnya dari lembaga ini adalah melakukan kompilasi dari penerbitan-penerbitan yang dikirimkan ke  unit-unit di tingkat provinsi, angkatan darat dan tingkat menteri.

i.    Biro Kesembilan (Anti Defection and Counter Surveilance Bureau)
Biro yang memiliki kewenangan dan bertugas mengcounter upaya badan intelijen asing untuk merekrut personel dari Kementerian Keamanan Negara dan para kader dari institusi Cina di luar negeri.Biro ini juga mengcounter upaya mata-mata, penyadapan telepon dan infiltrasi badan intelijen asing terhadap kedutaan dan konsulat Cina.

j.    Biro Kesepuluh (Scientific and technological Information Bureau)
Biro kesepuluh yaitu biro bidang ilmu pengetahuan dan informasi teknologi, memfokuskan diri pada pengumpulan informasi rahasia yang berkaitan dengan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

k.    Biro Kesebelas (Electronic Computers Bureau)
Biro ini disebut Biro Bidang Komputer Elektronik yang tugasnya menganalisis informasi intelijen yang dikumpulkan secara elektronik berbasis komputer dan bertugas mengoperasikan jaringan komputer dari Kementerian Keamanan Negara. Biro ini juga bertugas menghimpun informasi tentang sistem elektronik dari barat, melindungi sistem informasi dinas rahasia Cina dan serangan badan-badan intelijen negara lain. (*/Dari berbagai sumber).

Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Rusia

Badan Intelijen Rusia / Sluzhba Vneshney Razvedki (SVR)

Badan Intelijen Rusia yang beroperasi di luar negeri adalah Foreign Intelligence Service / Sluzhba Vneshney Razvedki (SVR).  SVR adalah penerus dari Direktorat Utama Satu (PGU) / First Chief Directorate (FCD)  sejak Desember 1991. SVR berkantor pusat di Kota Yasenev, Moskow.

Berbeda dengan Badan Keamanan Federal Rusia (FSB), SVR bertanggung jawab untuk kegiatan intelijen dan spionase di luar Federasi Rusia. Badan ini bekerja sama dengan Direktorat Intelijen Utama Rusia (GRU), yang  memiliki jumlah agen jauh lebih banyak atau sekitar enam kali dari agen SVR yang juga tersebar di luar negeri. Data ini menurut catatan tahun 1997. SVR juga berwenang untuk bernegosiasi dan membuat kerja sama dalam penanganan counter terorisme dan pengaturan kerja sama dengan badan-badan intelijen asing, serta menyediakan pembuatan produk analisa, termasuk menyebarluaskan danmenyiapkan laporan intelijen  untuk Presiden Rusia. 

A. Sejarah Berdirinya SVR

SVR adalah institusi  intelijen yang melaksanakan operasi intelijen luar negeri, yang sebelumnya dilakukan badan intelijen luar negeri Era Soviet, mulai dari ‘departemen luar negeri‘ Cheka yang dipimpin oleh Vladimir Lenin, kemudian OGPU SVR  (Direktorat Negara Gabungan Politik), NVKD  (Komisariat Rakyat Dalam Negeri) , hingga Direktorat Utama Satu Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti (KGB). 

Secara resmi, SVR didirikan sebagai Bagian Khusus dari Cheka, pada 20 Desember 1920. Kepala Cheka, Felix Dzerzhinsky, yang menciptakan Departemen Luar Negeri Cheka (Inostranny Otdel - INO) meningkatkan kegiatan pengumpulan serta penyebaran produk intelijen asing. Pada tanggal 6 Pebruari 1922, Departemen Luar Negeri Cheka menjadi bagian dari organisasi yang berganti nama dengan sebutan Direktorat Politik Negara, atau GPU. Departemen Luar Negeri bertugas menjalankan kegiatan intelijen luar negeri, termasuk pengumpulan intelijen penting dari negara asing serta membekukan penanganan masalah  pembelot, imigran, dan berbagai macam 'musuh rakyat'. Pada tahun 1922, setelah pembentukan Direktorat Politik Negara (GPU) dan penggabungan dengan Komisariat Rakyat Dalam Negeri  Sosialis Federasi Rusia (RSFSR), kegiatan intelijen asing dilakukan oleh Direktorat Negara Gabungan Politik (GPU). Pada bulan Juli 1934, Direktorat Negara Gabungan Politik (OGPU) disatukan kembali ke dalam NKVD. Pada tahun 1954, NKVD kembali menjadi KGB, yang pada tahun 1991, dirubah namanya menjadi SVR. 

SVR adalah bagian pertama dari KGB dalam menciptakan pemisahan identitas (sebagai Badan Intelijen Pusat atau Centralnaya Sluzhbza Razvedkyin (CSR)) pada Oktober 1991, yang menggabungkan sebagian besar operasi luar negeri, pengumpulan intelijen dan analisa intelijen yang dilakukan oleh Direktorat Utama Satu KGB.

Pada bulan September 1991, Gorbachev yang saat itu bernama Yevgeni Primakov menjabat sebagai wakil ketua pertama Komite Keamanan Negara Uni Soviet (KGB) dan Kepala Direktorat Utama Satu KGB. Presiden Rusia Boris Yeltsin mengkonfirmasi Primakov sebagai kepala SVR, menggantikan CSR pada Desember 1991. Dengan kemunculan SVR yang sebelumnya merupakan bagian dari KGB sebagai badan independen, Primakov berkewajiban untuk melaporkan langsung kepada Presiden Boris Yeltsin.

Memasuki Februari 1996, Primakov menggantikan Andrei Kozyrev sebagai Menteri Rusia Luar Negeri. Penunjukkan tersebut setelah pemilu parlemen yang dilaksanakan bulan Desember, dimana kaum Komunis mengumpulkan jumlah suara terbanyak dan siap untuk mendominasi Duma (Dewan Rakyat) bersama-sama dengan kaum nasionalis. Kolonel Jenderal Vyacheslav Trubnikov diangkat menduduki jabatan sebagai direktur SVR. Selanjutnya, Trubnikov adalah lulusan Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) dengan spesialisasi di negara-negara Asia. Trubnikov menghabiskan seluruh karirnya di KGB dan hidup selama 15 tahun di Asia Selatan dengan menyamar sebagai wartawan. Pada bulan Januari 1992, Trubnikov diangkat sebagai Deputi Direktur SVR, dan menjabat sebagai Direktur ke-23 intelijen asing sejak didirikan pada tahun 1920.

Pada tahun 1992, SVR mengeluarkan intelijen dalam bentuk CD-ROM yang berjudul Luar Negeri Rusia: VChK (Cheka) -KGB-SVR, berisi tentang "pandangan sejarah dan pengembangan salah satu dinas rahasia yang paling kuat di dunia" di mana semua layanan disajikan menjadi satu bentuk organisasi organisasi yang paling berkembang saat itu.

B. Kewenangan Hukum SVR

SVR didirikan dengan dasar Penpres No 293 tertanggal 18 Desember 1991, yang secara khusus bertujuan untuk memberikan  informasi intelijen yang dibutuhkan oleh Presiden Federasi Rusia, Majelis Federal dan Pemerintah.

Pada 10 Januari 1996 Presiden Yeltsin menandatangani Law on Foreign Intelligence Organs yang disahkan oleh Duma pada Desember 1995.  Sebelumnya Law on Foreign Intelligence Organs yang dikonsepkan oleh SVR sendiri, sudah diadopsi pada bulan Agustus 1992.  

Undang-undang tersebut mengidentifikasi empat lembaga Rusia, termasuk didalamnya adalah SVR, yang menjalankan fungsi intelijen eksternal, menentukan struktur, prinsip utama dan kontrol pemerintah. Adapun kewenangan yang diberikan kepada SVR antara lain, melakukan kegiatan intelijen, membuat langkah-langkah secara aktif untuk menjamin keamanan Rusia, menjalankan kegiatan militer, ekonomi, dan hal-hal strategis lainnya. SVR juga memberikan pengamanan bagi anggota dan keluarga badan atau lembaga  Rusia yang berkedudukan di luar negeri. Adapun kewenangan lainnya, misalnya melakukan kegiatan operasi bersama dengan badan intelijen keamanan asing dan melakukan pengawasan di luar negeri.

SVR melakukan kegiatan intelijen dalam rangka: 

1. Mendukung pengambilan keputusan  Presiden Federasi Rusia, Federal Majelis dan Pemerintah terkait  perihal pemberian informasi intelijen yang dibutuhkan dalam bidang politik, ekonomi, militer, strategis, ilmiah, teknologi dan lingkungan; 
2. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan Federasi Rusia di bidang keamanan; 
3. Mempromosikan pembangunan ekonomi, kemajuan ilmiah dan teknis dari negara dan militer serta hal teknis yang berhubungan dengan keamanan Federasi Rusia.

Dalam proses pengumpulan intelijen, SVR dapat menggunakan metode  baik terbuka, tertutup dan penggunaan intelligence devices. Prosedur untuk menggunakan cara dan  metode rahasia telah diatur dalam Law on Foreign Intelligence Organs. Informasi intelijen yang diberikan oleh Presiden Federasi Rusia, Federal Majelis Ruang, Pemerintah Federasi Rusia Ditetapkan Presiden Eksekutif Federal dan otoritas peradilan, perusahaan, lembaga dan organisasi. 

C. Organisasi SVR 

Berdasarkan dekrit presiden pada 9 Oktober 2007, Fradkov Mikhail Efimovich diangkat secara resmi sebagai Kepala SVR. Direktur Dinas Intelijen Luar Negeri ditunjuk oleh Presiden Federasi Rusia.

Daftar unit struktural dari SVR Rusia:

1. Kantor Direktur; 
2. Protokol Departemen; 
3. Akademi Intelijen (ABP); 
4. Kantor Hubungan Masyarakat dan Media Massa (Kantor Pers);
5. Departemen-Departemen Operasional; 
6. Kantor Analisis dan Informasi; 
7. Pengelolaan Kontra Intelijen Asing; 
8. Departemen Informatika; 
9. Manajemen Revolusi Ilmiah dan Teknologi; 
10. Manajemen Teknik; 
11. Manajemen Intelijen Ekonomi; 
12. Kantor Layanan Pelanggan dan Dukungan. 

SVR diwakili dalam Dewan Keamanan dan Dewan Pertahanan, yang juga turut membangun hubungan antar kelompok dan komisi. Koordinasi operasi yang dilakukan berbagai badan intelijen Rusia  dilakukan atas dasar perjanjian bilateral dan kontak kerja. Hubungan koordinasi sempat sulit terjadi karena dihadapkan pada kompartementasi informasi yang berklasifikasi dan terbatasnya hubungan lateral dan pembagian informasi secara vertikal. Hal tersebut membutuhkan inisiatif langsung presiden tanpa perlu koordinasi dengan departemen lainnya atau SVR.

Kantor Pengawas Keuangan Federasi Rusia memiliki hak untuk mengaudit laporan keuangan perkiraan pengeluaran dan belanja intelijen. Selain itu parlemen juga melakukan pengawasan atas pekerjaan SVR. Duma Negara dan Dewan Federasi melakukan dengar pendapat parlemen dan investigasi, dan kedua kamar tersebut mempunyai hak  bertanya kepada pimpinan SVR.

(*/dari berbagai sumber).

Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Australia

 Australian Security Intelligence Service (ASIS)

The Australian Secret Intelligence Service (ASIS) adalah badan intelijen milik Pemerintah Australia yang bertugas mengumpulkan informasi intelijen luar negeri dan melakukan tugas kontra intelijen. Keberadaannya diatur dalam Intelligence Service Act tahun 2001, yang bersatu dalam Australian Intelligence Community (AIC).

 

A. Sejarah Australian Security Intelligence Service (ASIS)
 

The Australian Secret Intelligence Service (ASIS) dibentuk pada 13 Mei 1952. ASIS bertugas untuk mengumpulkan informasi intelijen luar negeri terutama di kawasan Asia Pasifik. Selama lebih dari 20 tahun, eksistensi ASIS tetap dirahasiakan meskipun terhadap anggota pemerintah Australia.

Berdasarkan Intelligence Service Act tahun 2001, ASIS berperan dalam menghasilkan informasi intelijen yang berasal dari human source yang berada di luar negeri. Saat ini, wilayah kerja ASIS berkaitan dengan urusan hubungan luar negeri dan bertanggung jawab kepada menteri Luar Negeri Australia.

ASIS merupakan dinas rahasia Australia yang berfungsi sebagai penghubung dengan dinas intelijen asing untuk menjalin hubungan luar negeri demi kepentingan keamanan dan kesejahteraan perekonomian nasional Australia. ASIS juga berfungsi sebagai penangkal dinas intelijen asing yang mengancam kepentingan nasional Australia. ASIS bekerja secara berdampingan dan mempunyai ikatan yang kuat dengan anggota komunitas intelijen Australian/ Australian Intelligence Community (AIC). Ikatan dan komunikasi merupakan kegiatan terkoordinasi dengan aktivitas intelijen yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Saat ini, ASIS dipimpin oleh Direktur Umum/Jenderal yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal. Direktur Umum/Jenderal bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri yang mengatur ASIS dan memberikan saran berhubungan dengan ASIS. Menurut hukum, Direktur Umum merupakan satu-satunya yang diketahui oleh publik. Nick Warner ditetapkan sebagai Direktur Umum ASIS sejak 17 Agustus 2009, sebelumnya pada Desember 2006, pernah menjabat sebagai Sekertaris Pertahanan.

Misi ASIS adalah menjaga dan mendukung kepentingan vital Australia melalui ketentuan badan intelijen luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah Australia. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam kinerja ASIS mencakup keragaman, mengikuti perubahan dan mendorong ide baru dan inovasi. Beberapa nilai ASIS antara lain pelayanan terbaik, kepercayaan dan tanggung jawab, inovasi dan keberanian, kesatuan dan loyalitas.

Tujuan utama ASIS adalah mendapatkan dan mendistribusikan informasi intelijen terhadap kemampuan, niat dan kegiatan seseorang maupun organisasi yang berada di luar Australia yang dapat berdampak pada kepentingan pemerintah dan kesejahteraan penduduk Australia.

Adapun tugas-tugas ASIS sebagai berikut :

1. Mencari informasi intelijen terkait kemampuan, niat atau kegiatan orang maupun organisasi di luar Australia.

2. Mengkomunikasikan dan mendistribusikan informasi intelijen yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

3. Melakukan kegiatan counter intelligence

4. Sebagai penghubung dengan dinas intelijen asing, dinas keamanan maupun otoritas dari negara lain.

 

B. Struktur Organisasi Australian Security Intelligence Service (ASIS)

ASIS memiliki kedekatan dengan Komunitas Intelijen Australia (AIC) dalam mengirimkan produk laporan kepada seluruh lembaga pemerintahan Australia. ASIS  menjalankan bagian lebih besar dari badan yang tergabung dalam komunitas intelijen dan mempunyai kedekatan hubungan dengan badan sejenisnya dan ikatan lebih dengan badan intelijen dari negara lain.

The Australian Intelligence Community terdiri dari 6 dinas intelijen yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda, diantaranya :

1. Office of National Assessment (ONA)

Bertanggung jawab langsung terhadap Perdana Menteri Australia. ONA bertugas menyediakan semua sumber perkiraan tentang politik internasional, strategi dan pengembangan ekonomi kepada perdana menteri, para menteri kabinet komite keamanan nasional dan pejabat tinggi departemen dalam pemerintahan. ONA juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan intelijen Australia di luar negeri.

2. Australian Security Intelligence Organisation (ASIO)

Tugas utama ASIO adalah mengumpulkan informasi intelijen dan menghasilkan produk intelijen yang digunakan sebagai early warning kepada pemerintah mengenai kegiatan atau situasi yang dapat mengancam keamanan nasional Australia. ASIO terfokus dalam masalah terorisme dan segala sesuatu yang melakukan tindakan kekerasan bermotivasi politik serta mata-mata maupun segala sesuatu yang dapat mengancam kepentingan Australia. ASIO tidak melakukan penyelidikan terhadap tindakan protes melanggar hukum atau tindakan kriminal murni.
Fungsi ASIO lainnya adalah memberikan analisa terhadap situasi keamanan dan mengumpulkan informasi intelijen asing di Austalia. Informasi intelijen asing dapat berupa informasi mengenai kemampuan, niat dan kegiatan intelijen asing.

3. Defence Signals Directorate (DSD)

Merupakan bagian dari Departemen Pertahanan dan anggota komunitas Intelijen Australia. DSD Bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisa dan mendistribusikan sinyalemen intelijen asing dan mempunyai otoritas nasional dalam sistem  komunikasi dan sistem keamanan jaringan komputer pemerintah Australia.
Adapun tugas utama DSD adalah melawan kejahatan internasional dan terorisme, dan memberi dukungan terhadap operasi militer, serta melindungi jaringan komputer milik pemerintah Australia.

4. Defence Intelligence Organisation (DIO)

Bertugas untuk mendukung pembuatan kebijakan pertahanan serta membantu merencanakan dan mengatur operasional pertahanan pemerintah Australia. DIO bertanggung jawab dalam perkiraan intelijen militer, terfokus pada keamanan global, terorisme, ketahanan ekonomi, kemampuan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi. DIO berperan menyediakan dan memberikan nasihat di tingkat nasional.

5. Defence Imagery and Geospatial Organisation (DIGO)

Merupakan organisasi geospasial dan pencitraan intelijen yang berada dibawah Departemen Pertahanan Australia. DIGO berfungsi untuk mendapatkan informasi intelijen geospasial seperti pencitraan dan sumber lainnya untuk mendukung pertahanan demi kepentingan nasional Australia.

Adapun tugas-tugas DIGO berdasarkan Intelligence Services Act 2001 (ISA) sebagai berikut :

1. Mendapatkan informasi geospasial dan pencitraan intelijen terhadap kemampuan, niat, dan kegiatan penduduk maupun organisasi yang berada di luar Australia yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
2. Mendapatkan informasi geospasial dan pencitraan intelijen yang sesuai dengan tujuan operasional, pelatihan dan kebutuhan angkatan bersenjata Australia.
3. Mendapatkan informasi geospasial dan pencitraan intelijen dengan tujuan untuk mendukung persemakmuran dan otoritas negara untuk mempertahankan kepentingan nasional Australia.
4. Mengkomunikasikan untuk mendapatkan kebutuhan informasi intelijen sesuai dengan kebutuhan pemerintah.(*/Dari berbagai sumber).

Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Israel

BADAN INTELIJEN ISRAEL/Ha-Mossad le-Modiin ule-Tafkidim Meyuhadim

Mossad merupakan dinas intelijen milik Israel. Pembentukannya bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional Israel melalui pemberian informasi awal seputar ancaman yang berasal dari Liga Arab secara lebih akurat dan tertata. Mossad tujuan meningkatkan kemampuan operasional dan untuk menyatukan pengumpulan informasi intelijen luar negeri.

A. Sejarah Singkat Mossad

Sebelum Israel merdeka, sudah ada beberapa organisasi sukwan (sukarelawan) bawah tanah di masyarakat Yahudi (Yishuv) yaitu: Haganah (1920), Etzel (1931), dan Lehi (1940) yang memperjuangkan kemerdekaan. Tugas kelompok sukwan Yahudi tersebut melindung imigran Yahudi, menghadapi kerusuhan kelompok Arab, penyedia dan sebagai kurir informasi. Diantara beberapa sukwan yang paling terkenal adalah Haganah, mendirikan Shai-Sherut Yediot (layanan informasi) dengan tugas mengumpulkan informasi untuk keperluan operasional Haganah dan juga memberikan informasi kepada pimpinan kelompok Yahudi lainnya sebagai bahan perundingan dengan penduduk Arab dan negara Arab.

Sejarah lahirnya Mossad berawal dari satu lembaga keamanan Varash (Kepala Komite Badan Intelijen) dipimpin oleh Reuven Shiloah yang terbentuk pada bulan April 1949. Keanggotaannya terdiri dari kepala Shai (unit Haganah), departemen politik, angkatan bersenjata dan polisi. Menyusul  berikutnya, Israel  mendeklarasikan sebagai sebuah negara secara resmi pada 14  Mei 1948 dengan didukung oleh Amerika dan dunia barat. Memasuki bulan Juli 1949, Reuven Shiloah mengusulkan dibentuk satu badan pusat keamanan dan intelijen untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan kegiatan keamanan dan intelijen. Tepatnya pada tanggal 13 Desember 1949, Presiden Ben Gurion, meresmikan terbentuknya Central Institute for Coordination (CIC) yang berfungsi meningkatkan koordinasi antara departemen Shabak (intelijen dalam negeri) , Aman (intelijen militer) dan politik Departemen Luar Negeri, dengan dibawah kendali Kementerian Luar Negeri, atau lebih dikenal dengan Mossad.

Melalui keputusan Presiden Ben Gurion, menetapkan Reuven Shiloah sebagai kepala departemen politik Departemen Luar Negeri dan menjadi penasehat khusus Menteri Luar Negeri dengan tugas mengumpulkan dan mensuplai info. Adapun tugas awalnya yaitu mengkoordinir departemen politik dan orang-orang keamanan dalam negeri dan intelijen militer. Pada  bulan Maret 1951, Presiden Ben Gurion melakukan reorganisasi Mossad dengan tujuan meningkatkan kemampuan operasional dan untuk menyatukan pengumpulan informasi intelijen luar negeri. Mossad mulai melepaskan diri dari Kementerian Luar Negeri, sejak saat itu berada dibawah kendali dan pengawasan langsung Perdana Menteri.

 

B. Perkembangan Mossad

Sampai saat ini, Mossad tidak lagi dibawah Kementrian Luar Negeri tetapi langsung dibawah Perdana Menteri, dengan tugas dan tanggung jawabnya berubah menjadi pengumpulan human intelligence, kegiatan klandestin, kontra teror dengan fokus negara Arab. Mossad juga melakukan operasi klandestin di kalangan pengungsi Yahudi, eks komunis, Negara Barat dan PBB.Markas Mossad di Tel Aviv, keanggotaan diketahui (tahun 1980-an) sekitar 2000-an dan lebih dari separuhnya sebagai staf  yang berkedudukan di kantor pusat. Sebagian besar anggota Mossad adalah mantan angkatan pertahanan Israel. Sementara identitas direktur Mossad nyaris tidak dikenal publik, antara lain Shabtai Shavit (1994), Mayjen Danny Yatom (1996-1998), Ephraim Halevy (1998-2002), Meir Dagan (Sept 2002- Januari 2011), Tamir Pardo (Januari 2011- sampai sekarang).

Motto Mossad merupakan kutipan Alkitab yang berbunyi “Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang” (Amsal 24:6) , kemudian dirubah menjadi   “ Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada.” (Amsal 11:14)

C. Organisasi Mossad

Mossad memiliki departemen terdiri dari:

1.  Departemen Pengumpul/Collection Departemen (terbesar), melakukan operasi spionase,  dengan anggotanya yang tersebar di kedutaan, konsulat serta lembaga-lembaga lainnya, menerapkan cover name dan cover job dalam operasional di lapangan. Termasuk didalamnya melakukan pengkaderan dan perekrutan anggota baru.

2.  Departemen Penghubung dan Kegiatan Politik/ Political Action and Liason Departemen melakukan kegiatan politik dan penghubung dengan badan intelijen luar negeri mitra kerja dimana Israel tidak mempunyai hubungan diplomatik.

3. Divisi Operasi Khusus/Special Operations Division, atau disebut Metsada (pelaksana eksekusi) melakukan pembunuhan canggih, sabotase, perang urat saraf.

4.  Departemen Lohamah Psichologit (LAP) melakukan propaganda, perang urat saraf, dan operasi desepsi, pembinaan mental baik psikologi serta doktrinasi anggota.

5.  Departemen Teknologi/ Technology Departement mengembangkan teknologi maju untuk mendukung operasi Mossad.

6.  Departemen Riset/Research Departement membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan pengumpulan data, penelitian, pengembangan studi kasus dan lain-lain.

 

Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Inggris

THE SECURITY SERVICE M15/ BADAN INTELIJEN INGGRIS

Security Service, atau dikenal dengan sebutan MI5 merupakan salah satu badan intelijen yang khusus menangani permasalahan dalam negeri Inggris. Bekerjasama dengan Secret Intelligence Service (SIS) atau MI6, Government Communications Headquarters (GCHQ), M15 turut memegang peran penting dalam menjaga keamanan dalam dan luar negeri Britania Raya terutama dari aspek Intelijen.

A. Sejarah Singkat  Security Service

MI5 tepatnya berdiri pada Oktober 1909 yang awalnya dibentuk dengan tujuan memerangi operasi spionase (kegiatan intelijen asing di negara lain) Jerman di Inggris. Pemberian nama MI5 berawal pada April 1914, saat itu Seksi Urusan Perang  bagian dari Direktorat Operasi Militer yang merupakan cikal bakal  MI5 berubah menjadi M-05. Beberapa bulan berikutnya, tepatnya September 1916, M-05 berganti nama menjadi MI5 (yang merupakan intelijen militer).

MI 5 terbukti efektif dalam memerangi ancaman yang datang dari luar, contohnya keberhasilan membongkar jaringan mata-mata Jerman di Inggris selama perang dunia pertama berlangsung. Sekitar tiga puluh lima mata-mata berhasil ditangkap bahkan sampai dieksekusi, dipenjara dan diasingkan.

Selama periode menjelang perang dunia ke-II, MI5 menghadapi eskalasi peningkatan ancaman spionase yang datang dari negara Uni Soviet dan Jerman melalui ancaman subversi komunis dan fasis. Saat itu MI5 dihadapkan pada situasi internal  yakni kekurangan sumber daya manusia selama tahun 1929.Terjadi penurunan jumlah staf dari 844 petugas  menjadi 12 orang. Walaupun demikian, kekurangan personil tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MI5 yang saat itu dipegang oleh Sir Vernon Kell.

Di tahun yang sama, MI5 berubah namanya menjadi The Defence Security Service, dan bertahan kurang lebih 2 tahun. The Defence Security Service, kembali mengalami pergantian nama baru yaitu Security Service, yang sampai saat ini masih digunakan. Tahun 1931, Security Service diberi kewenangan dan tanggung jawab lebih, dalam menganalisa ancaman keamanan Inggris dari kelompok teroris Irlandia, Irish Republican Army (IRA) dan anarkisme, yang juga menjadi tanggung jawab dari kepolisian.

Periode Perang Dunia ke-II, Security Service memainkan peranan penting dalam memerangi ancaman spionase, penyadapan komunikasi Jerman dan menyebarkan disinformasi ke Jerman. Security Service berhasil  membongkar identitas agen musuh yang menetap di Inggris, beberapa dari mereka berhasil direkrut kembali untuk diajak kerja sama  menjadi agen ganda. Tugas agen ganda pada saat itu, berperan dalam menyebarkan disinformasi kepada pihak Jerman, seperti penyebaran strategi militer, atau disebut sistem “Double Cross”. Sistem double cross merupakan desepsi paling efektif yang berhasil dalam memuluskan pendaratan tentara sekutu di Normandia, atau dikenal dengan sebutan peristiwa D-Day pada bulan Juni 1944 (keberhasilan Agen Garbo dalam Operasi Fortitude).

Pada Mei 1940, Ketua Security Service, Sir Vernon Kell diberhentikan Perdana Menteri, Winston Churchill dan digantikan oleh Brigadier Oswald” Jasper” Harker, yang kemudian, pada April 1941, digantikan Sir David Petrie. Dibawah kepemimpinan Sir David, Security Service menunjukkan prestasi terbesarnya,  yaitu melawan spionase Jerman.

Setelah tahun 1945, pasca tertangkapnya beberapa agen Jerman, Security Service mempelajari beberapa catatan kegiatan, dan dari hasil catatannya tersebut, ditemukan hampir sekitar 115 agen Jerman atau lebih, berhasil disusupkan ke Inggris. Security Service juga berhasil melakukan identifikasi terhadap agen-agen tersebut, dan selanjutnya ditangkap dan diperlakukan tanpa melalui proses persidangan, kecuali agen yang telah melakukan bunuh diri sebelum ditangkap. Dalam kurun waktu 6 bulan pertama, sekitar 64 ribu warga asing yang berasal dari Jerman, Austria dan Italia yang menetap di Inggris telah menjalani proses pemeriksaan melalui wawancara dan dinyatakan bahwa mereka “berteman dengan sekutu”. Dalam perkembangan selanjutnya, tersangka simpati Nazi Inggris seperti Sir. Oswald Mosley dipenjara karena diduga melakukan kegiatan subversi di dalam negeri Inggris.

Pasca perang dunia ke-II, Security Service berusaha memperluas cara pandangnya dan berusaha ingin mendominasi pengaruhnya untuk jangka waktu  30 tahun  ke depan, dengan memanfaatkan konflik ideologi antara  blok Soviet dan Demokrasi Barat. Subversi dan spionase Soviet digunakan sebagai pintu masuk membentuk bidang kerja Security Service semenjak perang dunia, dan ketika memasuki tahun 1970, Security Service menggunakan isu terorisme agar menjadi perhatian bersama dalam memerangi ancaman serius terhadap keamanan nasional.

Perubahan fokus ancaman subversi semakin berkurang, semenjak memasuki era tahun 1990 an, yang ditandai dengan runtuhnya blok komunis. Spektrum ancaman yang semakin meluas, Security Service juga dihadapkan pada ancaman serangan kelompok IRA yang terus berlanjut dan semakin besar, terkonsentrasi di wilayah Irlandia Utara dan Inggris daratan . Selain itu, Security Service juga harus melawan terorisme internasional yang belakang ini semakin tumbuh pesat di beberapa wilayah bagian dunia. Selanjutnya, Oktober 1992, Security Service memegang kendali dan bertanggung jawab dalam menanggulangi terorisme yang ada di Irlandia Utara dan Inggris daratan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab dari Kepolisian Metropolitan Inggris. Adanya kewenangan lebih tersebut, tidak langsung mengesampingkan tanggung jawab Police Service of Northern Ireland (semula The Royal Ulster Constabulary) yang tetap diberi kewenangan yang sama dalam mengatasi kelompok teroris di Irlandia Utara.

Sampai dengan saat ini, Security Service masih mempunyai pekerjaan rumah seperti melakukan operasi intelijen jangka panjang melawan terorisme luar negeri yang berhubungan dengan Irlandia Utara. Operasi tersebut telah dimulai selama kurun waktu tahun 1970-1980 an. Security Service juga sempat mencatatkan prestasinya dengan memperoleh nama baik di depan publik Inggris,  sekitar  pertengahan 1990 an, sejumlah anggota Security Service berhasil membuktikan percobaan tindak terorisme yang akan dilakukan kelompok IRA.

Intelligence Service Act yang disahkan tahun 1994, semakin menguatkan basis hukum  kegiatan dan operasional Security Service yang juga menjembatani lahirnya Komite Intelijen dan Keamanan. Berselang waktu dua tahun, kembali Security Service Act diamandemen dengan mengamanatkan pemberian ruang gerak lebih bagi Security Service dalam membantu instansi penegakkan hukum lainnya untuk memerangi kejahatan serius.

B. Perkembangan Organisasi Security Service

Security Service, atau MI5, merupakan badan intelijen keamanan dalam negeri Inggris, yang sejak awal mempunyai tupoksi dalam memerangi ancaman yang timbul baik di permukaan maupun yang tersembunyi terhadap keamanan nasional. Security Service juga bertanggung jawab dalam memberikan saran keamanan kepada badan lainnya, dan membantu dalam mengatasi perkembangan ancaman.

Security Service dipimpin oleh Direktur Jenderal, Jonathan Evans yang berkedudukan di Thames House, London. Security Service mempunyai 8 kantor regional yang tersebar di seluruh wilayah Inggris dan kantor tambahan di Irlandia dijadikan sebagai kantor perwakilan. Security Service membawahi 7 bidang, tiap bagian bertanggung jawab dengan tugas masing-masing, seperti terorisme,  spionase, proliferasi senjata pemusnah massal, kejahatan serius, subversi.

Security Service juga memainkan kegiatan penting lainnya dalam memerangi kegiatan teroris dan intel asing. Akhir tahun 1990, Security Service mulai mengeluarkan file historis dalam Arsip Nasional Inggris, untuk memenuhi kebutuhan informasi publik terhadap dunia Security Service, mulai dari evolusi, kegiatan historis sampai dengan pengalaman  kasus anggota intelijen terkenal dalam abad ke 20-an.

Serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat menjadi titik balik Security Service untuk berperang melawan terorisme yang sewaktu-waktu dapat menyerang Inggris. Peristiwa 9/11 membuktikan bahwa teroris memiliki kemauan dan kemampuan membunuh dalam jumlah besar. Pasca serangan teroris internasional, Februari 2004, Pemerintah Inggris mengumumkan memberikan bantuan kepada Security Service untuk meningkatkan kinerjanya terkait pemberantasan terorisme.

Security Service juga berkomitmen meningkatkan jumlah personilnya yang didasarkan pada situasi peningkatan kebutuhan informasi terkait perkembangan kasus tersebut. Pasca serangan 11 September 2001, The Joint Terrorism Analysis Center (JTAC) dibentuk sebagai pusat pemerhati dan kajian dalam membuat laporan mengenai ancaman terorisme internasional. Organisasi tersebut sebagai bentuk perwakilan departemen dan badan lainnya, berlokasi di Thames House, bersampingan dengan  kantor Security Service.

Berbicara mengenai payung hukum kegiatan dan operasi Security Service , didasarkan pada  Security Service Act 1989. UU itu mengatur fungsi dan memberikan kewenangan bertanggung jawab dalam mengcounter setiap ancaman yang masuk. Berdasarkan Security Service Act 1989, fungsi Security Service antara lain:

1. Melindungi keamanan nasional dan melawan ancaman yang berasal dari spionase, terorisme dan sabotase, kegiatan intelijen asing dan juga kegiatan yang bertujuan untuk menggangu atau menggulingkan demokrasi parlemen secara politik, industri dan kerusuhan lainnya.

2. Menjaga pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan dengan baik melawan ancaman kegiatan atau keinginan seseorang berasal dari luar Inggris yang ingin mengganggu atau merusak perekonomian nasional.

3. Mendukung kegiatan polisi dan badan penegakkan hukum lainnya dalam pencegahan dan deteksi tindak kasus kejahatan serius.

Dalam tatanan demokrasi, badan keamanan dalam negeri harus terbebas dari politik dan akuntabel. UU mengamanatkan kewenangan MI5 berada dibawah Sekertaris Negara, yang mempunyai hak jawab di Parlemen ataupun di Security Service. UU juga mengamanatkan tanggung jawab Direktur Jenderal/Kepala  yang memimpin MI5 dalam menjalankan tugasnya harus terbebas dari kepentingan partai politik manapun.(*/Dari berbagai sumber).

Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Asing

Besar kecilnya suatu negara tidak terlepas dari “mata dan telinga” untuk melihat dan mendengarkan segala sesuatu yang tersembunyi, dimana satu negara senantiasa berusaha mencari tahu mengenai keberadaan, posisi dan kondisi negara lain atau pihak-pihak yang memiliki potensi mengancam kepentingan nasionalnya.
Peran badan intelijen menjadi sangat strategis dengan dihadapkan pada perkembangan lingkungan global yang strategis seperti hubungan antara negara yang makin kompleks ditambah dengan bentuk ancaman dari sisi poleksosbudhankammil yang bersifat trans nasional, lintas batas negara semakin terbuka, disinilah turning point peranan intelijen dalam mengawal kepentingan nasional.
Berikut ini akan ditampilkan profil beberapa badan intelijen negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, Israel, Australia disajikan secara bersambung.

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA)
A. Sejarah Singkat

Central Intelligence Agency  (CIA) merupakan Badan Intelijen Amerika Serikat yang pada mulanya dikenal dengan sebutan Coordinator of Information (CI). Presiden Franklin D Roosevelt mengangkat William J Donovan sebagai ketuanya.  Tahun 1942, CI secara resmi berubah nama menjadi Office of Strategic Service (OSS) dengan tugas pertamanya  mengumpulkan dan menganalisa informasi strategis.

Pasca Perang Dunia ke-2, OSS dibubarkan. Presiden Harry S.Truman kemudian membentuk Central Intelligence Group (CIG). Lembaga ini bertugas melakukan seleksi, menilai informasi serta melaporkan hasil analisis berdasarkan informasi yang telah diolah kepada presiden. Sepanjang CIG menjalankan fungsinya, Presiden Truman merasa tidak puas dengan  kinerja CIG,  bahkan pihak militer dan Federal Bureau of Investigation (FBI) merasa tidak sejalan dengan CIG. Tidak berselang lama, akhirnya Presiden Truman, menandatangani Undang-Undang Keamanan Nasional  tahun 1947 yang menandai secara resmi berdirinya CIA.

Pada tahun 1949, Central  Intelligence Agency Act  disahkan untuk melengkapi Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 1947. Undang-undang tersebut memberikan kewajiban kepada CIA untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan intelijen di luar negeri dan mengkorelasikan, mengevaluasi serta menyebarluaskan informasi intelijen yang berpengaruh terhadap keamanan negara. Selain itu, CIA juga melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang berkaitan dengan intelijen sebagaimana diarahkan oleh Nasional Security Council (NSC). Undang-Undang intelijen merupakan otoritas hukum yang memberikan CIA keleluasaan untuk menerapkan prosedur fiskal dan administratif secara rahasia guna melindungi sumber-sumber dan metoda intelijen dari kebocoran.

Memasuki era perang dingin, memunculkan kekuatan penyeimbang AS, CIA diberi wewenang yang sangat luas untuk mengimbangi kekuatan operasional dari badan intelijen Uni Soviet, Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB), yang juga merupakan cikal bakal lahirnya badan intelijen Uni Soviet. Sampai saat ini, CIA masih mempunyai pengaruh yang kuat, terbukti selain mempunyai hubungan erat dengan badan-badan intelijen seluruh dunia, CIA juga dilengkapi kewenangan dalam  pemakaian satelit mata-mata milik National Recon Office, alat sadap milik National Security Agency, Sistem Echelon Pesawat mata-mata milik US Air Force, alat-alat intelijen milik anggota komunitas intelijen (komintel) lainnya, serta diperbolehkan menggunakan pasukan reguler dan pasukan satuan khusus militer AS yang mendukung kegiatan dan operasi CIA.

B. Mendalami Kinerja CIA

CIA merupakan badan independen yang bertanggung jawab menyediakan informasi intelijen bagi keamanan nasional Amerika Serikat. CIA berfungsi menjalankan fungsi siklus intelijen untuk mengumpulkan, menganalisa dan mendistribusikan informasi intelijen kepada pejabat tinggi pemerintah AS. Tugas CIA dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai arahan dan pengawasan dari presiden dan NSC. Selain itu, CIA juga melakukan pelaporan secara teratur  dan berkala kepada Direktur Intelijen Nasional. CIA  memberikan briefing yang bersifat substantif kepada Senat Komisi Hubungan Luar Negeri, Komite Luar Negeri Parlemen dan Komisi Angkatan Bersenjata.

Direktur CIA saat ini adalah David H Petraeus, diangkat sejak 6 September 2011 dan merupakan direktur CIA ke-20  yang dipilih oleh Presiden dengan persetujuan Senat. Direktur CIA berfungsi sebagai penasehat utama presiden dan Dewan Keamanan Nasional berkaitan dengan masalah intelijen luar negeri yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dalam negeri. Disamping itu, Direktur CIA, juga bertanggung jawab dalam pengumpulan intelijen melalui human intelijen, kegiatan rahasia, konter intelijen, liason dengan badan intelijen luar negeri dan program pengumpulan data terbuka bagi kepentingan komunitas intelijen dan pemerintah AS. Tugas sampingan lainnya,  adalah penggunaan alat pendukung bagi kegiatan dan operasi intelijen, mengkorelasikan dan mengevaluasi intelijen yang berhubungan dengan keamanan nasional untuk dijadikan laporan intelijen, menyediakan arahan dan koordinasi dalam pengumpulan intelijen nasional di luar negeri AS, sampai dengan menjalankan fungsi yang berhubungan dengan intelijen keamanan nasional sesuai arahan presiden.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktur CIA dibantu oleh Deputi Direktur CIA, yang saat ini dipegang oleh Michael J. Morell, yang bertugas membantu tugas Direktur CIA dan sewaktu-waktu  jika berhalangan dapat menggantikan jabatan Direktur CIA, seperti sakit, cacat dan lain sebagainya.  Direktur CIA, juga dibantu Deputi Direktur Associate saat ini dijabat oleh V. Sue Bromley. Deputi Direktur Associate, sebelumnya ditangani oleh Direktur Eksekutif,  tugasnya adalah menjalankan kegiatan dan operasional CIA sehari-sehari. Disamping itu, kelengkapan organisasi CIA, ditunjukkan dengan beberapa staff ahli bidang yang bertugas mendukung  tupoksi  Direktur CIA seperti: public affairs, human source, innovation mission, congressional  affairs, legal issue, information management, internal oversight.

CIA memiliki visi kedepan yakni menjadi Satu Badan, Satu Komunitas yang tak tertandingi dalam kemampuan intelijen, berfungsi sebagai satu tim dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam komunitas intelijen. Untuk mewujudkan visi tersebut, CIA memiliki visi yakni menjadi baris pertama pertahanan bangsa. CIA berusaha mencapai apa yang orang lain tidak dapat menyelesaikan dan pergi ke tempat dimana orang lain tidak bisa pergi.

Seperti lembaga intelijen pada umumnya, CIA melakukan beberapa tugas pokok dan fungsinya yakni; a). Mengumpulkan informasi yang mengungkapkan rencana, niat dan kemampuan musuh kita dan menyediakan dasar untuk mengambil keputusan dan tindakan; b). Memproduksi analisis tepat waktu yang memberikan wawasan, peringatan dan kesempatan kepada presiden dan pengambil keputusan yang dibebankan untuk melindungi dan memajukan kepentingan Amerika; dan c). Melakukan tindakan rahasia pada arah presiden untuk mendahului ancaman atau mencapai tujuan kebijakan AS.

Dalam Central  Intelligence Agency Act , CIA memiliki tugas umum yang diembankan antara lain sebagai berikut: a). Memberikan saran kepada National Security Council seputar permasalahan yang berkaitan dengan keamanan nasional; b). Mengajukan rekomendasi kepada National Security Council tentang pelaksanaan koordinasi kegiatan intelijen disetiap departemen, badan-badan dan elemen dalam pemerintahan; c). Mengkorelasikan dan mengevaluasi informasi intelijen serta menyediakan cara-cara penyebarannya secara layak; dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagaimana diarahkan oleh National Security Council dari waktu ke waktu.

C. Tata Organisasi CIA

Di dalam organisasi CIA terbagi dalam 4  direktorat dan beberapa pusat kajian yaitu antara lain :

1). Directorate of Intelligence (DI)

Direktorat ini bertanggung jawab dalam penyediaan dan pendistribusian sumber-sumber analisis intelijen secara menyeluruh terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri kepada presiden, kabinet serta pembuat kebijakan AS secara tepat waktu, obyektif dan akurat. DI bertugas membuat laporan, brifing, paper terhadap masalah intelijen luar negeri. Informasi intelijen didapat dari berbagai macam sumber dan metode, termasuk laporan agen, foto satelit, media asing, dan kecanggihan sensor. Direkorat ini merupakan badan pelaksana untuk memenuhi tanggung jawab CIA memproduksi informasi intelijen mutakhir dalam tingkat nasional. Direktur Direktorat Intelijen saat ini adalah Fran P. Moore.

2). Directorate of National Clandestine Service (NCS)

Direktorat NCS bertindak memegang otoritas nasional dalam mengkoordinasikan, melakukan penyesatan, dan evaluasi terhadap operasi klandestin yang dilakukan komunitas intelijen asing. Tugas utama direktorat NCS adalah melakukan pengumpulan informasi intelijen luar negeri secara rahasia termasuk menggunakan Human Source Intelligence yang bertujuan untuk mendukung keamanan nasional dan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. NCS juga melakukan counterintelligence dan kegiatan khusus lainnya sesuai permintaan user (dalam hal ini Presiden AS). Direktur National Clandestine Service saat ini identitasnya tertutup.

3). Directorate of Science and Technology (DS&T)

Direktorat ini bertugas memberikan dukungan kepada CIA dan komunitas intelijen Amerika dalam melakukan pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan informasi intelijen yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti sumber  yang bersifat pencitraan satelit, human source intelligence, bentuk sinyal dan sumber terbuka serta bentuk data-data intelijen lainnya yang dikumpulkan dengan memanfaatkan peralatan rahasia. Dukungan tersebut meliputi antara lain : penelitian, pengembangan, penyaringan dan pengoperasian kemampuan dan sistem teknikal untuk sumber terbuka dan bentuk-bentuk pencitraan. Direktorat ini juga berfungsi sebagai kantor pelayanan bersama/ Serves as Service of Common Concern, bagi komunitas intelijen di Amerika. Direktur saat ini adalah Glenn A. Gaffney.

4). Directorate of Support

Berfungsi untuk menyediakan dukungan penuh terhadap keberhasilan operasi CIA seperti: komunikasi, fasilitas, manajemen biaya, teknologi informasi, pengobatan, logistik dan pengamanan terhadap personil, fasilitas dan teknologi.

Beberapa pusat kajian yang bertanggung jawab membantu tugas Direktur CIA:

a) The Center for The Study of Intelligence

Berfungsi untuk memelihara bahan maupun dokumentasi sejarah milik CIA dan bertugas mempromosikan intelijen sebagai disiplin ilmu. Saat ini dijabat oleh Peter S. Usowski.

b) The Office of General Council

Berfungsi memberikan nasehat kepada Direktur CIA dalam urusan hukum terkait dengan aturan-aturan yang dibuatnya dan berkedudukan sebagai  penasehat utama bagi CIA.

c) The Office of Inspector Jenderal

Berfungsi mempromosikan prinsip kinerja keuangan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dalam kegiatan managemen CIA dengan melakukan audit secara independen, inspeksi, investigasi, kajian program dan operasi CIA. Inspektorat Jenderal saat ini dijabat oleh David Buckley.

d) The Office of Public Affairs

Berfungsi memberikan nasehat kepada direktur CIA dalam melaksanakan kebijakan publik dan media serta melakukan komunikasi  secara rutin dengan anggota CIA terkait aturan yang telah dibuatnya. The Office of Public Affairs sebagai  ujung tombak CIA dalam melakukan komunikasi kepada media, masyarakat umum maupun terhadap anggota CIA sendiri. (*/Dari berbagai sumber).